Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan kelompoknya siap bila harus berunding dengan pemerintah guna membahas persoalan di Papua. Menurut dia, dialog damai itu seharusnya dimulai oleh pemerintah dengan keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan editor: Isu Reshuffle Kabinet Setelah Pertemuan Prabowo-Megawati
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Pemerintah bikin tim untuk berunding. Tapi mereka malah kirim pasukan," katanya dalam wawancara daring bersama Tempo pada Ahad, 13 April 2025.
Dia menilai pemerintah tidak pernah mau berdialog dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih tersebut. Padahal, menurut dia, TPNPB-OPM sudah mengirimkan permintaan ke organisasi internasional untuk menjadi fasilitator dalam perundingan penyelesaian konflik Papua.
Sebby mengklaim permohonan itu dikirimkan TPNPB pada Maret lalu. "Mereka di Eropa sana bersedia mendukung kami," ucapnya.
Ketika ditanya apa yang ingin disampaikan OPM jika perundingan itu terealisasi, Sebby tak ingin mengungkapnya. Menurut dia, publik tidak perlu mengetahui permintaan kelompok mereka kepada pemerintah. "Filosofi kami itu, pergi berburu babi hutan atau binatang itu tidak pernah janji," ucapnya.
Tempo telah berupaya meminta tanggapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Namun, dia menyerahkan pertanyaan itu kepada Menteri HAM Natalius Pigai. Sementara itu, Pigai belum merespons pertanyaan yang diajukan Tempo hingga berita ini ditulis.
Dalam wawancara bersama Tempo pada Maret lalu, Uskup Timika Bernardus Bofitwos Baru pernah membagikan pandangannya ihwal konflik di Papua yang tak kunjung usai. Menurut dia, salah satu faktornya lantaran belum adanya keseriusan dari pemerintah.
Dia mengatakan, perlu ada komunikasi yang baik dari pemerintah untuk mencari penyebab munculnya konflik di Papua. "Negara seharusnya memiliki peta untuk menyelesaikan masalah itu," ucapnya.
Pemerintah, kata dia, juga harus menganggap gereja sebagai mitra, sehingga aspirasinya perlu didengarkan. Bernardus menilai hingga saat ini belum ada dialog yang dibangun dengan pemerintah kepada gereja di Papua.
Dia meyakini bahwa akar konflik di Papua bisa selesai dengan pendekatan yang humanis. "Negara justru menyelesaikannya dengan jalur-jalur yang tidak sama-sama. Seharusnya duduk berbicara, baru menyelesaikan konflik. Makanya gereja selama ini berseru supaya menciptakan damai dengan cara dialog. Gereja sudah melakukan upaya dialog itu sejak lama," ucapnya.
Pilihan editor: Momen Prabowo Rayakan Hari Ulang Tahun Teddy Indra Wijaya
Foto 
