Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perluasan rute bus Transjakarta menjadi TransJabodetabek akan direalisasikan dalam seratus hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung - Rano Karno.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan wilayah Jabodetabek dan Badan Pengelola TransJabodetabek untuk membahas rencana ini sejak awal tahun. “Masuk dalam program seratus hari, harinya kapan sedang dibahas tapi pasti dalam seratus hari,” ujar dia di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Welfizon mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan uji coba di beberapa rute. Uji coba yang dilakukan itu untuk memastikan kesiapan teknis seperti memperkirakan titik-titik pemberhentian bus, kebutuhan armada, serta kebutuhan waktu untuk headway.
Dia menyebut uji coba ini telah dilakukan di lima rute di sekitar Jabodetabek. Dia tak menyebutkan secara khusus wilayah mana yang telah diuji coba itu. Menurut dia, ada beberapa alternatif rute lain yang masih dalam proses pembahasan. “Terkait rutenya, nanti mungkin dari Dinas Perhubungan akan menyampaikan secara resmi,” kata dia.
Dalam pidato perdana di rapat paripurna usai dilantik menjadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan memperluas akses transportasi umum. Salah satu caranya dengan mengembangkan TransJakarta menjadi TransJabodetabek.
Menurut dia, salah satu permasalahan utama Jakarta adalah padatnya mobilisasi masyarakat pada pagi dan sore hari. Sebab, banyak masyarakat yang tinggal di area sub-urban seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya melakukan mobilisasi menuju dan keluar Jakarta. “Karena kami tidak bisa menyelesaikan persoalan Jakarta hanya di wilayah Jakarta saja. Untuk itulah perlu aturan bersama-sama (dengan wilayah lain),” ujar Pramono di Gedung DPRD Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Pramono menuturkan, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta memerlukan diskusi secara detail dan mendalam dengan DPRD serta stakeholder terkait lainnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, barulah Pemprov Jakarta dapat mengeksekusi rencana pengembangan TransJakarta bersama para pemimpin daerah lain yang terkait. “Kami akan meminta persetujuan dari saudara-saudara sekalian agar (rencana) ini bisa diterapkan bersama-sama,” kata dia.
Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
