Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endah Subekti Kuntariningsih menunda keberangkatannya ke acara retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Jumat 21 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Endah yang merupakan kader PDI Perjuangan itu mengatakan, ia bersama kepala daerah lain yang satu partai memilih tunduk dan mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. "Kami tegak lurus instruksi Ibu ketum," kata Endah Jumat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Ketua DPRD Gunungkidul dan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul itu mengatakan, semua kepala daerah dari PDI Perjuangan di Indonesia telah sepakat untuk loyal pada instruksi Megawati.
Meskipun sebagian besar telah dalam perjalanan menuju Magelang, namun dengan adanya surat instruksi itu semua langsung menunda masuk kompleks retret. Ada yang di Magelang ada pula di Yogyakarta. "Jadi semua kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda sampai ada instruksi lebih lanjut," kata dia.
Hal serupa diungkap Bupati Manokwari Selatan, Papua Barat, Bernard Mandacan yang tengah transit di Kantor DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bernard mengatakan sembari menunggu perkembangan instruksi dari Megawati, dirinya akan meneruskan perjalanan ke Magelang dari Yogyakarta.
"Saya akan menunggu instruksi lanjutan di Magelang, tapi bukan di lokasi retretnya, di luar komplek Akmil," kata dia.
Informasi yang dihimpun Tempo, sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan telah merapat dan bertahan di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY dan hotel yang ada di sekitar area itu hingga Jumat pukul 14.00 WIB.
Ada kepala daerah dari Nias Selatan, Manggarai, Papua Barat, Papua Pegunungan Bintang, Lampung, Bangka Belitung, Maluku Utara juga Bali.
Megawati melalui surat instruksinya pada Kamis, 20 Februari 2025 meminta para kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda keberangkatan mereka ke Magelang yang rencananya akan digelar 21 hingga 28 Februari 2025. Intruksi ini keluar setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
