Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjamu sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa di Istana Kepresidenan, Senin sore, 30 Oktober 2017. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Presiden dan para pemred membahas berbagai hal, mulai pemanfaatan dana desa hingga pemilihan presiden 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal dana desa, misalnya, Teten menyampaikan bahwa Presiden berencana agar sebagian dana desa untuk proyek-proyek infrastruktur tidak lagi disubkontrakkan ke swasta. Sebaliknya, Presiden ingin agar proyek-proyek yang menggunakan dana desa dikerjakan secara swakelola serta padat karya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sehingga masyarakat bekerja, dapat upah, dan daya beli menguat. Selain menyelesaikan masalah kemiskinan, bisa mengupayakan agar 200 orang (di desa) bekerja. Ini diarahkan untuk 2018," ujar Teten setelah mendampingi Jokowi menemui para pemred.
Tak hanya membahas dana desa, pertemuan itu juga membahas mengenai Peraturan Perubahan Pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang telah sah menjadi Undang-Undang Ormas. Teten menuturkan hal itu dibahas karena sejumlah pemred ingin tahu apakah Undang-Undang Ormas berpotensi menjerat seseorang hanya karena dia anggota ormas terlarang, bukan karena berbuat pidana.
Sedangkan, soal pemilihan presiden 2019, Teten menjelaskan, sejumlah pemred menanyakan hal tersebut karena berkaitan dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Beberapa menebak-nebak apakah pertemuan kemarin memberi sinyal bahwa Partai Demokrat mendukung pemerintah pada 2019.
"Soal disinggung siapa wapres (wakil presiden) 2019, Pak Presiden enggak mau jawab, he-he-he," ucapnya mengakhiri.
Foto 
