Undangan merah untuk gubernur

TOPIK paling menarik di panggung kampanye Timor Timur bukan soal pencalonan presiden. Yang menjadi jualan kontestan pemilu adalah soal calon gubernur. "PDI akan mencalonkan Carrascalao untuk periode mendatang," kata ketua PDI TimTim, Alex Petrus, di depan massa yang memenuhi sungai kering Mutaulon Dili, pertengahan Mei lalu. Gubernur Mario Viegas Carrascalao harus berakhir masa tugasnya 18 September nanti. Sesuai dengan ketentuan, Carrascalao yang sudah menjadi gubernur dua kali masa jabatan tak boleh dicalonkan lagi. Namun, kelihatannya PDI sengaja melempar bom itu untuk menarik pendukung dengan menyatakannya sebagai "atas kehendak rakyat". Lontaran Alex mengentak banyak kalangan. Maklum, sudah lama terdengar, ABRI mempunyai calon. "ABRI sudah jelas mendukung Brigjen. Saridjo sebagai pengganti Carrascalao," tutur sumber TEMPO di kalangan militer Dili. Sumbersumber di Jakarta juga menyebutkan, nama wakil gubernur Saridjo sudah disetujui Presiden. Tampaknya, tandatanda itu pun sudah diungkap Menteri Rudini bulan lalu, Tim-Tim siap menerima seorang gubernur yang bukan putra daerah. Bahkan, masih menurut Rudini, Presiden bisa saja menunjuk salah satu calon yang diusulkan DPRD walau bukan pengumpul suara terbanyak. Namun Ketua DPRD I TimTim, Guilherme Dos Santos tak sepakat dengan Rudini. "Tidak benar rakyat TimTim bisa menerima gubernur yang bukan putra daerah," katanya. Saat ini komposisi kursi di DPRD TimTim terdiri dari 9 untuk ABRI, 34 Golkar, dan 3 PDI. Golkar TimTim sendiri, konon, telah bersurat ke Jakarta agar jatah gubernurnya masih di tangan putra daerah. Menurut aturan main, paling telat 18 Juli ini, DPRD sudah mengajukan namanama calon pengganti Carrascalao. Biasanya akan ada pemilihan, dan hasil pemilihan akan disodorkan ke pusat. Di beberapa tempat, pengumpul suara terbanyak biasanya yang dilantik menjadi gubernur. Maka, menurut sebuah sumber TEMPO, sudah ada jalan keluar untuk mengatasi soal ini. Agar jabatan gubernur tak lowong, Carrascalao akan diperpanjang sebagai pejabat. Peraturan memang memungkinkan perpanjangan selama enam bulan, atau paling lama satu tahun. Sementara itu, Panglima Komando Pelaksana Operasi TimTim, Brigjen. Theo Syafei, juga ikut melempangkan jalan. Ia mengundang tokoh-tokoh bekas partai Apodeti, sebuah partai pendukung integrasi sejak zaman perang saudara dulu, dalam sarasehan yang diselenggarakan berbarengan dengan syukuran HUT Kodam Udayana, 27 Mei lalu. Kebetulan, Gubernur Carrascalao yang berasal dari Partai UDT, tak hadir dalam acara itu. Para tokoh ini mendapat undangan khusus yang berwarna merah, lantas dipisahkan dari keriuhan acara setelah upacara selesai. "Mereka adalah pejuang yang bahu membahu dan mempertaruhkan nyawanya bersama ABRI pada zaman pergolakan dulu," kata Theo. Sarasehan ini, akhirnya, juga tak lepas dari soal gubernur. Dan tampaknya Theo berhasil meyakinkan mereka. "Yang penting rakyat hidup dalam keadaan aman," kata Bupati Ainaro, Abelio, yang berbicara pada acara itu. Sebab, salah satu alasan memilih Saridjo adalah untuk meredam pertentangan eks partai pendukung integrasi dan persaingan antarsuku atau kelompok masyarakat di situ. Dan Golkar tampak selalu tutup mulut mengenai soal ini. Bahkan, ketika Menteri Ali Alatas kampanye, yang disambut ribuan massa kuning di sana, juga tak menyinggung soal gubernur itu. Yopie Hidayat (Jakarta) dan Rubai Kadir (Dili)