Bintang dan calon presiden

KAMPANYE putaran terakhir PPP di Parkir Timur Senayan, Jumat pekan lalu menampilkan "bintang" juru kampanye, Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang menggugah semangat sekitar 200.000 massa Partai Bintang itu dengan isuisu calon presiden, kultus individu, dan aliansi Golkar-ABRI-birokrasi. Berikut wawancara Bina Bektiati dari TEMPO dengan Sri Bintang, Sabtu pekan lalu. Dalam kampanye lalu, Anda menyebutkan: "PPP mungkin saja tak mencalonkan Pak Harto sebagai presiden"? Tidak. Saya tak menyebutkan demikian. Saya hanya mengatakan calon presiden lebih dari satu. Lantas, bagaimana Anda menilai pencalonan kembali Pak Harto sebagai presiden oleh PPP. Artinya begini, apa yang saya ucapkan tak dimaksudkan bertentangan dengan yang telah digariskan partai. Saya hanya mengatakan bahwa kalau PPP melihat demokratisasi lebih semarak, sebaiknya calon harus lebih dari satu. Antara lain, sudah ada Pak Rudini . . .. Saya juga katakan bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya atau orang lain. Misalnya, saja Guruh dan juga Pak Harto. Berarti sudah ada tiga calon. Katanya Anda pernah menyatakan tak setuju atas pencalonan kembali Pak Harto, lalu mendapat memo teguran dari Buya Ismael, Ketua PPP. Saya tak pernah mendapat memo teguran Buya. Mungkin yang dimaksud bahwa dalam perjalanan saya sebelum kampanye ini, banyak orang, khususnya mahasiswa, menanyakan kenapa PPP mencalonkan lagi Pak Harto. Saya katakan, itu adalah hak. Tapi kalau mereka tak setuju, mereka juga punya hak mencalonkan yang lain. Dan partai ikut mendengarkan. Anda menolak kultus individu? Setiap kali masa kepemimpinan presiden, muncul istilah seperti itu. Pada masa Bung Karno, juga ada pengultusan, akan memimpin bangsa terusmenerus. Saya bermaksud mengingatkan agar kali ini jangan mengultuskan, dalam arti bahwa Pak Harto akan menjadi satusatunya dan didukung seumur hidup. Apa yang menyebabkan pengultusan? Karena adanya konsentrasi kekuasaan pada Golkar-ABRI-birokrasi seperti Anda ucapkan di kampanye? Saya kira itu dapat menjadi sebab suatu pemujaan yang sifatnya mutlak. Seakan kalau Pak Harto digantikan, pembangunan tak akan jalan lagi. Seperti juga Bung Karno dulu. Kalau Bung Karno pergi, siapa menggantikannya. Seperti tak ada lagi di Indonesia ini yang mampu. Apakah pengultusan itu datang dari kelompok masyarakat yang awam politik? Ndak, tak hanya itu. Pengultusan datang juga dari kekuatan itu sendiri. Artinya, kalau sudah kuat, kan enak. Jadi, mereka ini menciptakan kelompokkelompok untuk mengultuskannya. Dan itu bisa datang dari intelektual. Anda sendiri setuju dengan pencalonan Pak Harto? (Setelah jeda beberapa saat tak terdengar jawaban). Aa . . . pencalonan itu sendiri no problem. Sebab, itu hak setiap orang. Tapi kalau calon itu hanya satu, saya khawatir pemikiran alternatif akan terbungkam. Anda sendiri punya alternatif calon presiden? Oo, banyak dong. Masa dari berjutajuta penduduk Indonesia tak ada calon. Guruh, saya setuju, tapi dia suruh kawin dulu. Buya juga, why not? Mungkin juga Rudini dan Try Sutrisno. Pada intinya, saya nggak peduli siapa yang dicalonkan. Yang penting lebih dari satu. Saya sama sekali tak ada pikiran untuk menggoyahkan Pak Harto selama masih presiden. Tapi kalau MPR menentukan lain, itu kan maunya rakyat. Apakah Anda setuju dengan keberadaan Golput. Seperti saya katakan, pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Golput juga hak. Tapi Golput itu sedikit. Mereka tak bisa jadi kekuatan yang diperhitungkan.