Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah buzzer atau pendengung era Pemerintahan Presiden Joko Widodo menduduki jabatan strategis di kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya Kristia Budiyarto yang menjabat Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto merupakan pemilik akun X dan Instagram @kangdede78. Kristia ditunjuk sebagai Komisaris PT Pelni berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di laman resmi PT Pelni, tertulis Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Namun pada laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kristia Budiyarto tidak tercatat sebagai alumnus Universitas Hasanuddin.
Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah lewat aplikasi perpesanan pada Rabu, 15 Januari 2025.
Selain itu, Abdullah menyatakan Kristia Budiyarto juga tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin. “Tidak ada catatan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan Universitas Hasanuddin tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi. Hanya ada Program Studi Ilmu Komunikasi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Tempo sudah menghubungi Kristia Budiyarto melalui pesan WhatsApp untuk mengonfirmasi terkait riwayat pendidikannya pada Rabu, 15 Januari 2025. Di WhatsApp, pesan Tempo mendapatkan tanda centang dua atau terkirim. Namun Kristia tidak memberikan respons. Selain itu, panggilan seluler Tempo juga tidak diangkat.
Sumber Tempo yang menduduki jabatan strategis di PT Pelni pada masa pergantian komisaris mengaku tidak tahu kebenaran riwayat pendidikan Kristia. Menurut sumber tersebut, manajemen tidak memverifikasi karena penunjukkan merupakan kewenangan Kementerian BUMN.
Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.
“Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis pada Rabu sore.
Kristia lewat akun X miliknya aktif mengkampanyekan Joko Widodo saat masa Pilpres 2019. Ia pernah meramaikan sejumlah tagar dukungan kepada pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin seperti tagar #Albantani. Tagar tersebut, merujuk pada Imam Besar Masjidil Haram, Muhammad Nawawi al-Bantani yang merupakan kakek buyut dari Ma’ruf Amin. Kampanye di jagat maya tersebut digunakan untuk menggaet suara umat muslim untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Selain itu, cuitannya di media sosial juga beberapa kali berujung polemik. Salah satunya ketika memplesetkan diksi khilafah menjadi ‘khilaf*ck’.
"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Ahad, 23 Oktober 2022.
Hingga saat ini, Kristia masih aktif mengkampanyekan dukungan terhadap pemerintah. Dukungan itu berlanjut kepada Presiden Prabowo Subianto setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada akhir 2024 lalu.
Pilihan Editor: Mengapa Penunjukan Staf Khusus Menteri Membebani APBN
Foto 
