Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alex Indra Lukman mempertanyakan mekanisme penunjukan struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam struktur itu, sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi bagian tim personel, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, seharusnya penunjukan personel FOLU Net Sink 2030 menaati tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Alex menilai perlu ada mekanisme uji kepatutan dan kelayakan sebelum dipilih masuk ke dalam struktur. "Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, mekanisme untuk penunjukan itu (uji kepatutan dan kelayakan) harusnya dilakukan," kata dia saat dihubungi pada Kamis, 6 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apabila mekanisme itu tidak benar-benar dilakukan, Alex menilai, hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada kinerja lembaga tersebut. Terlebih lagi, ujarnya, orang yang ditunjuk itu berasal dari lingkaran yang sama dengan menterinya.
FOLU Net Sink 2030 merupakan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengutip situs resmi Kementerian https://www.menlhk.go.id/program/folu-net-sink/, FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Kondisi yang diharapkan tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.
Alex mengatakan, sejumlah kader PSI yang masuk struktur FOLU Net Sink juga berpotensi menyebabkan konflik kepentingan. Sebab Menteri Kehutanan dijabat oleh Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni.
Dia turut menyoroti masuknya Raja Juli dalam struktur sebagai penanggung jawab atau pengarah. Padahal, menurut dia, orang yang berada di jajaran struktur FOLU Net Sink harus melaporkan kinerjanya kepada Menteri Kehutanan. Masuknya Raja Juli dalam struktur itu, kata dia, mengakibatkan tumpang tindih di dalam pengurus FOLU Net Sink. "Jangan kemudian terkesan kemudian ini menjadi suatu tempat buat kelompok tertentu ada di sana," ujar politikus PDIP itu.
Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian, kehutanan dan kelautan itu menjelaskan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penunjukan struktur tersebut. Namun, dia menekankan agar pengurus itu seharusnya diisi oleh orang yang memiliki kapabilitas di bidang serta telah melewati mekanisme fit and proper test.
Adapun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangannya mengatakan, susunan tim itu terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara (ASN), mantan ASN, dan pihak eksternal. Menurut dia, orang-orang yang ditunjuk sebagai personel tim FOLU Net Sink itu bisa membantu kementeriannya mencapai target Indonesia lima tahun mendatang.
Dia mengatakan, pembiayaan kegiatan itu tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pembiayaan kegiatan Operation Management Office yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025, sama dengan pembiayaan kegiatan sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra," katanya, Kamis, 6 Maret 2025.
Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya.
Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
