Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyatakan lembaganya akan mengecek keaslian sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan pagar laut, Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Dia mengatakan komisinya dijadwalkan akan meninjau lokasi pagar laut itu pada Kamis, 23 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Sederet Pernyataan Menteri Satryo Soemantri Soal Demo Pegawai dan Tudingan Pemecatan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu kami akan cek lagi kebenarannya (sertifikat HGB) kami akan turunkan," kata Titiek Soeharto saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 21 Januari 2025.
Komisi IV ingin melihat langsung lokasi pagar laut yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, untuk mengetahui masalah yang terjadi. Sebabnya, keberadaan pagar laut dianggap menyulitkan nelayan ketika ingin mencari ikan di laut. "Kami ingin melihat sendiri apa yang terjadi di situ (pagar laut)," ucap dia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu merupakan dokumen pertanahan ilegal. Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan dasar laut tidak boleh dibuatkan sertifikat. Pembangunan pada ruang laut juga harus mendapatkan izin KKP.
“Jadi itu sudah jelas ilegal juga,” kata Trenggono seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025.
Perizinan itu, kata Trenggono, diatur dalam aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
Sakti menduga, proses pemagaran laut tersebut bertujuan menaikkan tanah sehingga menjadi daratan. Pemagaran tersebut dinilai sebagai reklamasi alami.
“Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan, dan jumlahnya itu sangat besar. Tadi saya laporkan kepada bapak presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribu hektar kejadiannya,” kata Sakti.
Menurut Sakti, bila nanti sudah menjadi daratan, pemegang sertifikat HGB di kawasan Pagar Laut itu bisa memanfaatkan lahan tersebut.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam pembuatan artikel ini
Foto 
