Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk mengungkapkan dalang utama pemagaran laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Dia juga meminta nama perusahaan yang mampu membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu diungkap
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Kampus Bisa Kelola Tambang di Revisi UU Minerba, Jatam: Negara Biarkan PT Cari Duit Sendiri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai?" kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Titiek juga mempertanyakan keberadaan pagar laut yang terbentang di perairan Kabupaten Tangerang itu. Sebab, menurut Titiek, pembangunan pagar laut itu membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilometer kan enggak bisa dibikin satu sampai dua hari. Jadi ini supaya pemerintah segera mengetahui siapa yang bikin ini," ujarnya.
Titiek juga mempertanyakan kabar pagar luat yang disebut-sebut dibangun oleh sekelompok nelayan swadaya. Titiek pun sedang berusaha mencari informasi mengenai kebenaran adanya dana yang mengalir ke nelayan untuk pembangunan pagar laut tersebut.
"Kami ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan kehidupan para nelayan. Kok, tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada," ucap Titiek Soeharto.
Sementara itu, beredar kabar biaya pembangunan pagar laut tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp 420 ribu per meter. Selain itu, masyarakat sekitar yang turut membantu pengerjaan dibayar antara Rp 100-200 ribu per hari. Dari jumlah tersebut, total biaya pembuatan pagar laut di perairan Tangerang tersebut bisa mencapai Rp 15 miliar.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Banten, Mulyanto, menyoroti biaya pembuatan pagar laut yang bisa mencapai belasan miliar secara keseluruhan itu. Menurut dia, sangat tidak mungkin masyarakat mampu mengeluarkan duit sebanyak itu untuk keperluan publik, yang mestinya merupakan tanggung jawab negara.
Apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat memperihatinkan. “Mengeluarkan uang sebanyak itu untuk keperluan publik, yang seharusnya menjadi tugas negara, sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi nelayan yang saat ini memprihatinkan,” katanya.
Pilihan editor: Pemerintah Bogor dan Kemenhub Buat Kajian Trayek Bus Puncak
Foto 
