Amis Korupsi Jembatan Kutai

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Anda, apakah ambruknya Jembatan Mahakam II akibat biaya pembangunan dan perawatannya dikorupsi? (30 November-7 Desember 2011)
Ya
	89,5%	716
Tidak
	3,5%	28
Tidak Tahu
	7%	56
Total	(100%)	800

Mayoritas pembaca Tempo.co menilai ada bau amis korupsi dalam tragedi runtuhnya Jembatan Mahakam II di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akhir November lalu. Ambrolnya jembatan sepanjang 710 meter yang menghubungkan Kabupaten Tenggarong dan Kota Samarinda ini menelan korban puluhan jiwa.

Tampaknya publik masih yakin bahwa berbagai proyek pemerintah masih rawan disunat sana-sini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bahkan pernah mengakui separuh tender di BUMN ternoda praktek titip-menitip perusahaan.

Berbagai riset dan liputan media mengungkapkan hal serupa. Korupsi terjadi merata: sejak proses pengajuan anggaran, persetujuan di DPR dan DPRD, hingga proses pencairannya. Ada yang menyebut praktek semacam ini menyunat anggaran proyek sampai 40 persen dari total biaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata punya kecurigaan serupa. Mereka siap turun tangan mengusut penyebab ambrolnya jembatan Tenggarong. ”Ada indikasi ketidakjujuran mengenai pelaksanaan barang dan jasa,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di kantornya, Senin dua pekan lalu.

Para pembaca Tempo.co kini menunggu aksi aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah dugaan mereka benar atau tidak. ”Jembatan belum lama dipakai, kok, runtuh? Orang gila saja pasti curiga ada korupsi di sana,” kata satu pembaca, Tomy Wijaya.

Indikator Pekan Ini

SETELAH lewat proses alot dan berliku, empat pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 terpilih di parlemen. Mereka adalah Abraham Samad (ketua), Bambang Widjojanto, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain. Mereka akan bergabung dengan Busyro Muqoddas, yang sudah terpilih lebih dulu menggantikan Antasari Azhar, yang dicopot di tengah jalan.

Begitu terpilih, Ketua KPK baru, Abraham Samad, berjanji menuntaskan semua kasus besar yang sedang ditangani KPK dalam waktu setahun. ”Kalau dalam setahun itu tidak bisa selesai, sudahlah, saya pulang saja ke Makassar. Malulah rasanya saya datang jauh-jauh ke Jakarta tapi tidak bisa apa-apa,” katanya.

Pro dan kontra menyambut terpilihnya empat pemimpin baru KPK. Sebagian berangkat dari kekecewaan melihat tidak lolosnya tiga calon yang diunggulkan panitia seleksi: Yunus Husein, Handoyo, dan Abdullah Hehamahua.

Masyarakat Pemantau Peradilan menilai, meski bukan yang terbaik, keempat pilihan Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa membawa harapan. Lembaga ini hanya memberi catatan untuk Abraham Samad, yang dalam proses seleksi mengaku setuju pada gagasan merevisi kewenangan KPK dalam penyadapan dan pemberian surat perintah penghentian penyidikan. ”Padahal dua hal itu adalah 'senjata' KPK yang tidak dimiliki polisi dan jaksa,” kata peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan, Choky Risda Ramadhan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menepis kekhawatiran publik. ”Kami yakin Abraham Samad mampu membongkar banyak megaskandal,” katanya.

Yakinkah Anda jajaran pemimpin KPK yang baru akan lebih serius mengusut kasus-kasus korupsi dibanding jajaran pemimpin KPK sebelumnya? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini