Arsip

Tempo, 16 Februari 2003

Musim haji 2003, Hamzah Haz membuat gebrakan. Ia yang saat itu menjabat wakil presiden memboyong 107 orang berangkat ke Tanah Suci bersamanya. Di dalamnya termasuk 23 orang "perangkat" Istana Wakil Presiden mulai dari pengawal, dokter, hingga pramusaji. Selebihnya adalah sanak famili, para rekan, handai-tolan, bahkan cucunya.

Lebih dari separuh rombongan Hamzah tadi agaknya menggunakan paspor biru. Paspor itu memang punya banyak kesaktian: bebas bea fiskal dan akomodasi ditanggung kedutaan setempat. Paspor seperti itu lazim dipakai untuk tugas kenegaraan. Ini semua atas saran Menteri Agama kala itu, Said Agil Husin al-Munawar.

Akibatnya, kritik datang bertubi-tubi. Hamzah dituding tak punya sense of crisis. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Teten Masduki, misalnya, menyebut rombongan Hamzah sebagai rombongan koruptor. Selain menabrak etika, Teten menganggap itu pelanggaran hukum. "Itu jelas-jelas korupsi," ujarnya.

Urusan pendanaan haji pejabat memang kerap jadi masalah. Pekan lalu, hasil audit Dana Abadi Umat menunjukkan, tak sedikit duit yang seharusnya untuk kepentingan umat itu mengalir ke kantong pejabat, mulai anggota DPR hingga para menteri.