Arsip: Pembungkaman Gaya Orba

Perbesar

Arsip

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Upaya pembungkaman lawan politik Orde Baru dilakukan dengan penangkapan tokoh pemuda.
Para tokoh pemuda dari PPP ditangkap dan ditahan di koramil setempat.
Penangkapan ini marak terjadi di Jawa Tengah, terutama di daerah kantong massa PPP.

PERETASAN terhadap dua situs media, Tempo dan Tirto, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Selasa, 25 Agustus 2020. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin, yang mendampingi kedua institusi itu, mengatakan pelaporan sebagai upaya hukum mengungkap pelakunya. “Kami berharap polisi bergerak cepat,” katanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Situs Tempo.co diretas pada Jumat, 21 Agustus 2020, pukul 00.00 oleh orang yang mengaku sebagai @xdigeeembok. Peretasan terhadap situs Tirto terjadi pada hari yang sama dengan penghapusan tujuh artikel berita yang di antaranya memuat tentang obat corona.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan upaya peretasan tak hanya dialami media, tapi juga oleh aktivis dan kelompok yang selama ini kritis terhadap pemerintah. “Jika terbukti pelaku bagian dari otoritas negara, tidak boleh ada impunitas hukum,” ujarnya. Upaya peretasan ini dianggap sebagai cara otoriter untuk membungkam. Dalam beberapa kasus, selain peretasan, para aktivis ditangkap.

Pada 12 Juni 1976, Tempo menulis tentang cara-cara otoriter yang dilakukan penguasa saat itu. Laporan yang berjudul “Lagu Lama” itu menulis pembungkaman lawan politik dalam pemilihan umum. Upaya penggembosan suara lawan politik Presiden Soeharto saat itu dilakukan tentara dengan menangkap sejumlah tokoh gerakan pemuda.

Setelah melantik sebelas anggota panitia pemilihan umum di Istana Negara, saat itu Soeharto mengajak semua pihak menaati aturan permainan yang berlaku terkait dengan pemilihan umum. Ia meminta pemilu dikerjakan sebaik-baiknya tanpa rasa takut atau ditakut-takuti dan tanpa paksaan atau dipaksa-paksa. “Dengan paksaan dan ditakut-takuti, demokrasi tidak akan tumbuh dan tidak mempunyai arti,” ucap Soeharto.

Soeharto adalah presiden yang berasal dari Partai Golongan Karya, yang berkuasa sejak 1968. Lawan partai politik berlambang beringin ini pada masa-masa itu salah satunya Partai Persatuan Pembangunan. Menanggapi pesan Soeharto, Wakil Ketua PPP Nuddin Lubis mengatakan nawaitu Soeharto sangat baik. “Kalau itu dapat benar-benar dilaksanakan, insya Allah demokrasi dapat berjalan dan dicerminkan dalam pemilu nanti,” katanya.

Dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api. Di daerah-daerah, banyak tokoh gerakan pemuda yang justru digiring ke komando rayon militer (koramil) setempat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PPP, Zamroni, mengeluh banyak tokoh di tingkat bawah yang dipanggil tiap pagi oleh pejabat koramil. “Karena menjadi komisaris partai,” ujarnya. Panggilan ini acap berbuntut “perintah menginap”, ungkapan halus yang menunjukkan penahanan.

Menurut Zamroni, tindakan penahanan ini diketahui masyarakat luas sehingga menimbulkan ketakutan. Ia khawatir tindakan ini dapat mengacaukan pemilu, yang diharapkan berjalan tanpa ketakutan dan paksaan untuk memilih salah satu partai politik. Penangkapan tokoh pemuda ini marak terjadi di Jawa Tengah, terutama di daerah yang menjadi kantong massa PPP.

Zamroni mengatakan tindakan ini dapat membuat rakyat menjadi terasing di tanah airnya sendiri. “Mengapa lagu lama begitu dimainkan lagi?” katanya. Namun pernyataan Zamroni ditanggapi keras oleh politikus Golkar, Pitut Soeharto. “Ucapan tersebut patut disesalkan dan memalukan,” ujarnya.

Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigadir Jenderal Darjono mengatakan penangkapan dan penahanan tersebut adalah tindakan sepihak yang dilakukan koramil setempat. Ia menyatakan pimpinan TNI Angkatan Darat menyesalkan tindakan komandan koramil yang bertindak di luar batas kewenangannya. “Overacting,” katanya.

Darjono mengatakan tidak ada instruksi dari Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk menangkapi para tokoh pemuda dan mengenakan aturan “wajib menginap”. “Kami berjanji mengecek langsung kebenarannya,” ujarnya.

Komando Daerah Militer VII/Diponegoro, yang membawahkan sejumlah koramil di Jawa Tengah, menampik adanya penangkapan dan penahanan para tokoh pemuda dari PPP tersebut. Pernyataan Zamroni dianggap menyesatkan. Menanggapi pernyataan dari Kodam, Zamroni mengatakan bakal menyerahkan laporan terinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi.