Bongkar Begal Anggaran Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membawa segepok dokumen ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir Februari lalu. Isinya adalah informasi sejumlah proyek pengadaan yang diduga abal-abal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2014 dan 2015. "Di APBD 2015, dana silumannya sekitar Rp 12 triliun," katanya.

Program "titipan" anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta itu diketahui Basuki setelah menyisir semua mata anggaran dalam APBD. Temuan yang menakjubkan, contohnya, pengadaan digital electronic classroom, yang satu paketnya senilai Rp 159 miliar; mesin pindai dan cetak tiga dimensi seharga Rp 3 miliar; serta alat collaborative active classroom dan science engineering technology math, masing-masing Rp 3 miliar dan Rp 500 juta. Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman mengaku tak pernah mengusulkan pengadaan barang-barang tersebut. "Mata anggaran itu di luar usul versi eksekutif," ujarnya.

Dari penelusuran Basuki, ada satu lagi proyek jadi-jadian yang terdapat pada APBD 2014 yang kemudian dicantumkan lagi pada anggaran 2015, yaitu pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik senilai Rp 330 miliar. "Kami kecolongan," kata Basuki. "Kepala sekolah kaget karena tidak pernah memesan UPS."

Praktek proyek titipan anggota Dewan atawa pokok pikiran ini terlihat gamblang saat Basuki menerapkan sistem e-budgeting. Model ini pula yang ia bawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah. Mengetahui hal itu, sejumlah anggota DPRD Jakarta murka.

Mereka menuding Basuki melanggar aturan. "Saya merasa ditipu," ujar Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurut dia, seharusnya pemerintah DKI membawa rancangan APBD yang telah disepakati bersama Dewan saat rapat paripurna pada 27 Januari lalu. Walhasil, Dewan melancarkan hak angket kepada Basuki.

Puncak seteru antara Basuki dan Dewan terjadi saat mediasi di kantor Kementerian Dalam Negeri, yang berakhir buntu. Mediasi itu ditutup aksi saling sahut. Basuki berteriak sembari menekan anak buahnya. Sedangkan beberapa anggota Dewan melontarkan makian. Kepada masyarakat, Basuki meminta maaf atas tontonan yang lucu ini. "Kami membela uang rakyat dengan risiko saya yang tersingkir," katanya.

Publik tak tinggal diam dengan kisruh ini. Di lini masa, muncul gelombang #saveahok, #save-12T, sampai akun @temanAhok, yang isinya memberi dukungan kepada Basuki agar membongkar praktek begal duit rakyat di APBD Jakarta dan menyeret pelakunya ke ranah hukum.

Semangat gerakan ini sejalan dengan pandangan para pembaca Tempo. Sebanyak 6.480 orang atau 97,2 persen dari 6.667 responden yang mengikuti jajak pendapat di Tempo.co setuju Basuki melaporkan dana siluman di APBD ke KPK. Sebaliknya, 152 orang (2,3 persen) menolak dan sisanya, 35 responden (0,5%), menyatakan tidak tahu. ?

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju jika DKI menggunakan APBD 2014? www.tempo.co.