Dalam berdemokrasi, tampaknya kita masih berada pada tingkat belajar. Oleh pemerintahan Soeharto, demokrasi diartikan sebagai menggenggam seluruh kekuasaan (yudikatif, eksekutif, legislatif, bahkan militer) di dalam satu tangan. Juga, memberangus siapa saja yang berbeda pendapat dengan pemerintah, kemudian menuduh mereka merongrong Pancasila dan UUD 1945, dan menjebloskan mereka ke penjara. Itu semua disebut sebagai "demokrasi Pancasila".
Tampaknya, demokrasi Pancasila tidak lebih baik dari "demokrasi terpimpin" yang dipopulerkan Bung Karno. Ketika itu, almarhum Buya Hamka sempat berbeda pendapat dengan Bung Karno. Sebagai konsekuensinya, beliau harus mendekam di penjara tanpa melalui proses hukum yang berlaku.
Sementara itu, PDI Perjuangan menafsirkan demokrasi sebagai upaya menjegal PDI lainnya (PDI Soerjadi dan Budi Hardjono), dengan kekerasan sekalipun. Kemudian, meneror siapa saja yang meragukan Megawati sebagai calon presiden, sebagaimana pernah dialami oleh seorang wartawan KNI Yogya. Juga, melabrak siapa saja yang berbeda pendapat dengannya. Barangkali, itulah yang dinamakan "demokrasi perjuangan".
Oleh Suara Ibu Peduli dan Arifin Panigoro, demokrasi diartikan sebagai kegiatan membagi-bagikan nasi bungkus, roti, mi, minuman, obat-obatan, dan sebagainya, kepada mahasiswa yang menolak SI MPR. Sedangkan mereka yang mendukung SI MPR tidak diindahkan sama sekali. Padahal, demokrasi memberikan ruang yang sama kepada sikap pro dan kontra.
Kalangan tertentu (sebagian LSM) menafsirkan demokrasi sebagai menentang pemerintah. Sebaliknya, mendukung pemerintah adalah antidemokrasi. Jadi, bila mahasiswa tewas karena menentang pemerintah, mereka layak disebut pahlawan demokrasi dan pahlawan reformasi. Sebaliknya, bila ada mahasiswa (juga aparat dan warga sipil) yang tewas karena tidak menentang pemerintah, status kematiannya adalah sia-sia semata.
Bagaimana demokrasi versi Gus Dur? Bagi Gus Dur, demokrasi adalah mendirikan Forum Demokrasi, setelah dengan tegas menolak kehadiran ICMI, yang dinilainya sektarian. Padahal, kaidah demokrasi mengakui eksistensi ICMI maupun Forum Demokrasi. Selain itu, bagi Gus Dur, demokrasi berarti mendepak Abu Hasan dari kepengurusan PB NU, meskipun cuma kalah tipis dari jumlah suara yang berhasil diraih Gus Dur pada Muktamar Cipayung beberapa tahun lalu.
Sebagai bangsa yang sedang belajar berdemokrasi, kita tidak saja kurang bijak, tetapi juga cenderung mengklaim bahwa demokrasi "versi saya" jauh lebih demokratis dibandingkan dengan demokrasi "versi dia".
MOH. ABDUL KARIM
Jalan Mentengwadas RT 008/001
Pasarmanggis, Setiabudi
Jakarta Selatan 12970
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini