Desentralisasi Perusahaan Negara

SEJAK reformasi bergema di negeri ini, tuntutan merdeka dari berbagai daerah semakin kuat. Menengok sejarah sejak berdirinya republik ini, tuntutan seperti itu bukanlah hal baru. Landasannya tetap sama, yaitu akibat ketidakadilan. Kita semua dapat melihat bahwa terjadi ketimpangan yang besar dalam distribusi ekonomi di negeri ini akibat sentralisasi yang dimanipulasi. Tujuan sentralisasi untuk memakmurkan negeri dibelokkan menjadi untuk keuntungan sekelompok/individu tertentu.

Agar pemerintahan Gus Dur tidak mengulangi kesalahan tersebut, jawaban yang tepat hanyalah desentralisasi. Hal ini harus dilaksanakan segera agar negeri ini tidak semakin terpecah-belah. Salah satu usulan terbaik, populis, dan cepat dapat dirasakan adalah dengan memecah unit-unit usaha besar negara. Pemecahan ini akan memberi keadilan dalam hal subsidi pemerintah pada semua daerah sebagai pendukung republik ini, di samping menimbulkan kompetisi yang sehat pada unit usaha tersebut dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

Pertamina hendaknya dipecah menjadi tiga perusahaan terpisah dan berdiri sendiri: Perusahaan Minyak Nusantara Barat dengan kantor pusat di Dumai, Perusahaan Minyak Nusantara Tengah dengan kantor pusat di Balikpapan, dan Perusahaan Minyak Nusantara Timur dengan kantor pusat di Sorong. Ini akan mewakili bagaimana sumbangan kekayaan minyak negeri ini sebenarnya berada. Tidak ada lagi kantor pusat di Jakarta, yang menjadi sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme kelompok/individu tertentu, yang azabnya harus ditanggung oleh seluruh negeri.

Selanjutnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditutup. Sebagai gantinya, dibentuk Perusahaan Listrik Sumatra, yang berpusat di Padang, Perusahaan Listrik Jawa-Bali, yang berpusat di Jakarta, Perusahaan Listrik Kalimantan, berpusat di Palangkaraya, Perusahaan Listrik Sulawesi, berpusat di Manado, Perusahaan Listrik Maluku, berpusat di Ambon, dan Perusahaan Listrik Irian, yang berpusat di Jayapura. Demikian pula, PT Telkom dipecah menjadi tiga: Perusahaan Telekomunikasi Barat, berpusat di Medan, Perusahaan Telekomunikasi Tengah, berpusat di Bandung, dan Perusahaan Telekomunikasi Timur, berpusat di Makassar.

Memang, hal ini akan memakan biaya besar, tetapi itulah setidak-tidaknya harga yang harus dibayar bagi keutuhan republik ini. Adalah sebuah pertanyaan besar bagi pemerintah, relakah ia kehilangan pemusatan kekuasaan atas sumber ekonomi tersebut, dengan kata lain kehilangan mesin uang yang dapat disalahgunakan dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu? Semoga pemerintahan Gus Dur tidak mengulangi kesalahan pemerintahan yang lalu, dan menjadi pemerintahan Negara Republik Indonesia terakhir yang pernah ada.

HADI RIANTO
[email protected]