Dilema CAR Bank

WALAUPUN puncak krisis ekonomi sudah terlewati, realitas menunjukkan bahwa mayoritas sektor riil belum berputar optimal. Terlepas dari faktor politik, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai 300 persen dari kurs normal sebelumnya turut menyusutkan ”daya beli” modal kerja, paling tidak, sebesar persentase tersebut. Dampak ini lebih dirasakan bagi perusahaan dengan bahan baku berbasis impor yang berutang dalam dolar AS dengan pangsa pasar di dalam negeri.

Dengan demikian, sektor riil masih memerlukan tambahan modal kerja dan investasi untuk meningkatkan daya beli yang sudah tersusut itu, dengan sumber pendanaan dari Bank. Namun, ironisnya, bank sebagai lokomotif—termasuk bank rekapitalisasi dengan kondisi overlikuid (terbukti indikator loan to deposit ratio yang sangat rendah)—sulit untuk melakukan ekspansi kredit. Hal ini bukan sekadar kehati-hatian sehubungan dengan trauma booming kredit macet, melainkan karena terbentur aturan minimal persentase capital adequacy ratio (CAR)—perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko—sebesar 8 persen pada akhir tahun 2000. Jadi, setiap ekspansi kredit harus diikuti tambahan modal untuk memelihara CAR 8 persen. Sumber pendapatan utama bank dari kredit (di samping fee based income) dibutuhkan untuk penambahan modal, sedangkan ekspansi kredit kini sesuatu yang dilematis. Mana yang didahulukan? Apakah penambahan modal hanya berharap dari investor baru (kalau ada) atau jangan-jangan dilakukan right issue lagi?

Kondisi dilematis ini tentunya tidak bisa berlama-lama karena menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bisa terjadi krisis kedua bagi bank. Saya pikir, salah satu pemecahan praktis adalah menurunkan ketentuan CAR dari 8 persen menjadi 4 persen (seperti pernah dilakukan oleh perbankan Jepang), sehingga semua sektor (bank dan sektor riil) ”hidup lagi”. Setelah itu, secara bertahap CAR ditingkatkan lagi. Atau kita hanya bisa berharap kucuran kredit dari satu-dua bank besar yang kini CAR-nya di atas 8 persen?

NICOLAS HIDAJAT T.
Surabaya