Ganti Pengurus PSSI

Menurut Anda, apakah jika Ketua Umum PSSI diganti, prestasi sepak bola Indonesia akan maju? 24-31 Maret 2010
Ya
	69,91%	467
Tidak
	24,4%	163
Tidak Tahu
	5,69%	38
Total	100%	668

DI bawah kepemimpinan Nurdin Halid, sepak bola Indonesia memasuki periode paling buruk. Tak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Wajar jika banyak orang menuntutnya mundur dari jabatan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tak hanya itu, publik juga ingin semua pengurus PSSI diganti dengan orang baru.

Jajak pendapat Tempo Interaktif selama pekan lalu menunjukkan keinginan publik ini. Dari 668 responden www.tempointeraktif.com, hampir 70 persen ingin kepengurus­an PSSI diganti. ”Penggantian Ke­tua PSSI perlu dilakukan, tapi jangan hanya Nurdin Halid. Nugraha Besoes juga harus mundur, karena sudah puluhan tahun dia di PSSI tapi sepak bola gak pernah maju. Sistem kompetisi terus dilanjutkan. Pakai sistem merit. Yang berprestasi yang dihargai,” kata Bambang Pamungkas, pembaca dari Sragen, Jawa Tengah.

Penggantian Ketua PSSI harus menjadi sasaran utama dalam kongres di Malang dan tanpa melupakan esensinya. Harus disiapkan pengganti selanjutnya, jangan ada vacuum of power di PSSI. Terus buat roda demokrasi berputar di PSSI!

(Hesa, Yogyakarta)

Siapa pun pemimpinnya, kalau sistemnya tidak baik, terlalu berliku-liku… ya tetep gak maju. Perbaiki sistem, cari pemimpin yang bisa mengendalikan sistem.

(Hydean, Jakarta)

Nggak ngaruh Ketua Umum PSSI diganti. Masalahnya ada di seluruh infrastruktur persepakbolaan negeri ini. Dari rekrutmen pemain, kualitas pemain, kualitas wasit, kualitas klub, pemiliknya, sampai kualitas penontonnya.

(Ananda, Jakarta)

Bahan Indikator Pekan Depan TERBONGKARNYA mafia pajak telah mencoreng reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Betapa pemerintah meng­agung-agungkan keberhasilan reformasi di kementerian ini, dengan penambahan remunerasi dibanding pegawai negeri lain. Wakil Presi­den Boediono sedang menyiapkan tim untuk mengevaluasi reformasi di kementerian-kementerian, bertolak dari kasus Gayus Tambunan, pegawai pajak golongan IIIa yang punya rekening berisi Rp 25 miliar. Tim itu akan dipimpin Evert Ernest Mangindaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Mangindaan akan menyiapkan struktur birokrasi yang berfokus pada pelayan­an publik, bukan melulu melayani pejabat dan orang berduit. Tim ini akan mengkaji kelemahan sistem, terutama soal wewenang, teknis kerja, dan etika moral. Menurut Anda, apakah mencuatnya kasus Gayus akan bikin jera pejabat kita dan kasus serupa tak terulang lagi? Berikan suara Anda di www.tempointeraktif.com.