Hak Jawab Subchi Azal Tsani

Hak Jawab Subchi Azal Tsani

MENINDAKLANJUTI risalah penyelesaian Dewan Pers pada 14 Februari 2023 tentang aduan klien saya, M. Subchi Azal Tsani, terhadap Tempo mengenai berita berjudul “Tokoh Tempo 2022, Ana Abdillah: Srikandi Pendamping dari Kota Santri" yang terbit pada edisi 26 Desember 2022-1 Januari 2023, berikut ini hak jawab kami.

1. Penilaian Dewan Pers dalam risalah tersebut yang pada pokoknya menyatakan “Berita Teradu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang” adalah benar. Pemberitaan dibuat teradu secara sepihak dan tanpa konfirmasi terhadap klien kami sama sekali sehingga mengesankan informasi dari narasumber Ana Abdillah adalah kebenaran mutlak. 

2. Teradu menampilkan keterangan Ana Abdillah yang mengatakan: "Skandal pengadu kembali mencuat lewat kesaksian lima korban lain pada 2018, tapi berkas aduan tersebut mandek di tangan penyidik Polres Jombang karena alasan tidak cukup bukti. Padahal semua korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi”. Hal tersebut tidak sejalan dengan nalar hukum karena jika dimaknai ada lima korban, seharusnya ada lima laporan ke polisi. Faktanya, tidak ada laporan ke polisi sebanyak lima buah. Memang benar pada 15 Mei 2018 terdapat aduan atas nama Ira Puspitasari. Namun, berdasarkan hasil gelar perkara pada 21 Oktober 2019, penyelidikannya telah dihentikan.

3. Pemberitaan teradu pada halaman 55 tidak sesuai dengan fakta yang benar dan senyatanya, yang pada pokoknya menyatakan: “Korban yang sudah beranjak dewasa kerap dipaksa meladeni nafsu berahi pengadu. Saat itu korban adalah santriwati 15 tahun yang masih menjalani studi tingkat menengah di Pesantren Shiddiqiyyah. Pengadu berjanji bakal menikahi perempuan korban. Tapi janji itu tak pernah pengadu tunaikan. Alibi suka sama suka dalam kasus itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak”. 

4. Teradu pada halaman 56 menyatakan: “Salah satu mitra kerja Ana mengalami doxing, yaitu Syarif Abdurrahman, mahasiswa Pesantren Tebuireng, Jombang, koordinator Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual”. Jika hal tersebut benar, doxing ini harus dibuktikan. Sebab, setahu pengadu, Ana Abdillah dan Syarif Abdurrahman baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendapat keleluasaan dalam hal menentang dan/atau melawan pengadu dari sisi pembentukan opini. Hal ini terlihat jelas dengan penggunaan salah satu ruangan Pengadilan Negeri Surabaya, yang ternyata dilakukan secara melawan hukum.