Komitmen IMF dan Demokratisasi

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington melontarkan ancaman akan menghentikan pinjaman jika pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah Tim-Tim secara damai. Keduanya juga menyorot masalah penyelesaian kasus Bank Bali. Sepintas terkesan bahwa kedua lembaga keuangan internasional itu memiliki perhatian terhadap perkembangan politik dan demokratisasi dalam negeri Indonesia. Apakah memang demikian?

Kita tentu ingat bahwa IMF mulai memberikan bantuan kepada Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Pada saat itu IMF tentu mengetahui parahnya tingkat korupsi di Indonesia. Beberapa kalangan LSM dalam negeri beberapa waktu yang lalu bahkan pernah menyerukan Bank Dunia agar menghapus utang Indonesia karena sebagian (dalam jumlah besar) dana bantuan itu dikorupsi oleh pejabat Indonesia dan diketahui Bank Dunia.

Apakah proporsional jika saat ini—dengan pemerintahan yang telah berupaya lebih baik daripada pemerintahan Soeharto—Bank Dunia dan IMF justru menekan Indonesia? Adalah pertama kalinya dalam sejarah RI, presiden bersedia dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah. Pertama kali juga, sebuah forum rapat dengar pendapat DPR dengan menteri diliput dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Masih banyak fakta lain yang menunjukkan keterbukaan pemerintah Indonesia saat ini, yang merupakan salah satu indikator dari komitmennya terhadap demokrasi.

Bahwa stabilitas politik dan ekonomi belum dapat dirasakan sekarang, hendaknya hal ini dilihat sebagai harga mahal yang harus dibayar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik, di samping faktor utama berupa buruknya situasi politik, ekonomi, dan sosial pada masa perpindahan kekuasaan bulan Mei tahun lalu, yang jelas memerlukan waktu dalam pemulihannya.

Saya ingin menyerukan kepada Bank Dunia, IMF, serta lembaga internasional lain yang selama ini banyak berperan membantu Indonesia agar lebih menghargai upaya perbaikan yang dilakukan bangsa Indonesia serta terus menjalankan kebijakan yang konstruktif untuk mendukung upaya tersebut. Hal ini akan meningkatkan citra positif lembaga-lembaga tersebut di seluruh belahan dunia, bukan hanya dari negara-negara Barat yang menjadi sponsor utama mereka.

ZUPPTI SOBANDI
Jalan Semanan Raya 70, Kalideres
Jakarta Barat