KPU Vs Menteri Kampanye

HARI-hari ini kita disibukkan dengan berita boleh tidaknya para menteri terlibat kampanye sesuai dengan aspirasi partai politiknya. Kontroversi ini cukup menyita perhatian sehubungan adanya ancaman dari berbagai pihak untuk menarik diri dari kepanitiaan (Komisi Pemilihan Umum) dan bahkan menarik dukungan partai politik X kepada pejabat tertentu.

Menurut hemat saya, metode kampanye yang diributkan dan dilarang itu perlu diklarifikasi, apakah termasuk semua jenis kampanye (menulis di media, pidato di televisi/radio, atau pidato dalam rapat umum di lapangan terbuka). Saya kira, sebagai kader partai politik para menteri berhak ikut kampanye (tentu dengan dana sendiri atau dana partai) karena diharamkan menggunakan fasilitas pemerintah yang notabene adalah uang para pembayar pajak.

Kita perlu belajar bersikap lebih dewasa dan mengutamakan kepentingan umum daripada golongan atau partai, dalam menapaki masa depan yang lebih baik, tapi penuh tantangan, gangguan, dan ancaman. Apakah kita rela mengorbankan nasib 200 juta rakyat Indonesia yang pasti akan lebih menderita bila pemilu kali ini gagal hanya karena mempertahankan nasib, katakanlah, 30 orang menteri yang boleh atau tidak mengikuti kampanye?

Berhentilah membohongi rakyat dengan berbagai slogan dan janji-janji pemilu. Kini saatnya partai-partai politik lebih mengutamakan orientasi program dan mengenalkannya kepada rakyat melalui kampanye. Itu lebih baik daripada mengumbar janji untuk memperoleh suara mayoritas dengan mekanisme vote getter yang selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat pemilih. Sekarang, "memasang" menteri anu dari daerah pemilihan tertentu sudah tidak populer lagi. Yang penting, lantunkan program partai sebagai suatu tanggung jawab moral yang harus dipenuhi segera setelah pemerintahan yang baru terbentuk. Bila kelak partai yang terpilih sebagai mayoritas atau yang turut berkoalisi gagal memenuhi janji rakyat, bersiaplah untuk segera lengser karena rakyat kita sudah semakin jeli, pintar, dan lebih berani meminta pertanggungjawaban wakil-wakil terpilih di DPR/MPR.

Kita tentu sependapat dan sama-sama menginginkan bahwa DPR hasil Pemilu Juni 1999 sebagai DPR terkuat sepanjang sejarah Indonesia. DPR yang tidak memble, yang benar-benar merupakan perwujudan aspirasi dan tumpuan harapan rakyat, bersih dan berwibawa (yang tidak dibuat-buat), serta mampu membawa lndonesia baru menuju era kebangkitan nasional yang benar dan jujur. It’s now or never.

Drs. SAHAT SITORUS
Jalan Bambu Duri III/2
Jakarta 13430