Amnesti untuk Budiman

PAMOR Presiden Habibie akan merosot tajam jika enggan memberikan amnesti kepada Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum Partai Rakyat Demokrat (PRD). Grasi presiden yang ditolak Budiman itu justru menaikkan pamor politiknya sekaligus melambungkan citra PRD sebagai partai reformis yang militan. Rakyat, terutama kalangan cendekiawan dan kaum muda terpelajar, kian simpati terhadap sikap politik Budiman.

Boleh jadi, perolehan PRD akan lebih besar jumlahnya ketimbang tanpa menolak grasi presiden. Sebaliknya, partai yang menjagokan Habibie dan koleganya akan kehilangan banyak suara.

Setelah 32 tahun terbelenggu tanpa daya oleh permainan politik represif yang irrasional dan unfair, rakyat Indonesia umumnya mendambakan kehadiran tokoh bangsa yang memiliki komitmen tinggi serta mampu bersikap konsekuen dan konsisten dalam berjuang untuk menegakkan kebenaran sejati dan keadilan di segala bidang—termasuk politik dan hukum nasional.

Penolakan Budiman karena ia merasa yakin tak bersalah. Apalagi setelah partainya lolos dari saringan Tim Sebelas yang berarti boleh ikut pemilu. Itu mempunyai dua makna. Pertama, melambungkan kualitas partainya. Kedua, menurunkan wibawa pemerintah.

Karena itu, niat memberikan amnesti kepada Budiman sangat rasional ditinjau dari segala sudut, kecuali dengan paradigma Orde Baru yang sudah usang. Pemerintah bukanlah dewa, bukan pula raja yang segala ucapan dan keputusannya tak boleh berubah.

Kini, apalagi pada era reformasi, melakukan revisi dan koreksi sangat wajar, sebab pemerintah tak luput dari kesalahan. Sangat tidak bijak menahan orang yang berjuang untuk kepentingan umum, terutama yang membela rakyat tertindas dan dipenjara sebagai tahanan politik. Lebih tepat jika ia segera dibebaskan dengan amnesti.

Ir. SUMARTO SUKMA ALAM
Jalan Karah Agung 28
Surabaya