Tentang Bhinneka Tunggal Ika

Menanggapi tulisan Majalah TEMPO, edisi 29 Maret 1999, berjudul "Untuk Rencong Demi Hak Adat", saya ingin menyampaikan pendapat. Kata-kata "Bhinneka Tunggal Ika" dalam lambang negara, pada zaman Orde Baru, tidak diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Kata-kata itu dikalahkan dengan "Wawasan Nusantara". Perlakuan pusat terhadap daerah-daerah tidak sama. Untuk daerah-daerah luar Jawa yang "keras", gubernur/kepala daerahnya selalu orang daerah, misalnya di Aceh dan Irianjaya. Sedangkan daerah-daerah yang dianggap "lemah", misalnya Kalimantan Tengah, sudah tiga periode ini gubernur/kepala daerahnya bukan putra daerah. Bahkan sekarang ketua DPRD-nya pun bukan putra daerah sehingga Kal-Teng merupakan satu-satunya daerah yang tidak mempunyai putra daerah di jajaran musyawarah pimpinan daerah.