Mencambuk BUMN

Penyidikan 200 bos BUMN yang diduga korup dapat memperbaiki kinerja BUMN? 1–8 Februari 2006
Ya
	56,48%	196
Tidak
	38,04%	132
Tidak tahu
	5,48%	19
Total	100%	347

Adanya indikasi korupsi oleh 200 pejabat badan usaha milik negara (BUMN) membuat para petinggi perusahaan pelat merah itu tampak cemas. Ini mengakibatkan banyak pejabat tak berani mengambil keputusan. Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Nega-ra, Said Didu, menyesalkan situasi itu. ”Ini tidak benar, karena tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham,” katanya.

Said mengatakan, perlu dipisahkan antara tanggung jawab pribadi dan perusahaan. Jika direksi membuat kebijakan me-lawan hukum yang bukan kewenangannya, maka ia harus mempertanggungjawabkan secara pribadi. Namun, jika direksi membuat kebijakan berdasarkan kewenangannya, maka pertanggungjawabannya kepada rapat umum pemegang saham.

Atas pengusutan korupsi para pejabat BUMN, Said menyatakan dukungannya. Tapi, ia berharap jangan sampai pemeriksaan dilakukan hanya berdasar intrik dan fitnah untuk menjatuhkan manajemen. ”Penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan aparat hukum harus adil,” ujarnya.

Beberapa pejabat BUMN seperti Bank Mandiri, Jamsostek, Telkom, dan PLN kini sedang menjalani pemeriksaan, bahkan ada yang sampai mengalami penahan-an oleh aparat kejaksaan dan kepolisian. Para pejabat itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Pentingnya pengusutan dan penyidikan yang adil juga diidam-idamkan Deputi Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Dian Kartika Sari. Ia mendengar kasus korupsi kerap dihembuskan partai politik agar terjadi pergantian manajemen. ”Korupsi jadi isu politik untuk ’mengocok ulang’ sudah sering terjadi,” katanya.

Jajak pendapat Tempo Interaktif menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakin penyidikan 200 bos BUMN yang diduga korup dapat memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah itu. ”Setidak-tidaknya, pejabat BUMN merasa ada fungsi kontrol, sehingga mereka tak semena-mena mencuri uang ne-gara,” ujar Siktus Harson, salah seorang responden.

Toh, ada pula responden yang mempertanyakan efektivitas penyidikan untuk memberantas korupsi yang sudah berurat berakar di tubuh BUMN. ”Jangan-jangan hanya karena tak mampu setor ke kantong parpol tertentu, lalu dia diperkarakan. Ini kan memuakkan,” ujar Ahmad Taufik, seorang res-ponden di Parung Bingung, Depok.

Indikator Pekan Ini: Ratusan anggota Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat, meminta suaka- politik ke Australia dan Kanada. Permintaan dilakukan jika tidak ada jaminan- keamanan dari aparat agar mereka bisa kembali ke rumahnya. Penegasan itu di-sampaikan Zainal Abidin, anggota Ahmadiyah di Lombok. Suaka politik dianggap pilihan ter-akhir untuk bisa melanjutkan hidup di masa mendatang. Saat ini ratusan anggota Ahma-diyah hidup di tempat penampungan karena 26 rumah mereka dirusak dan dibakar massa. Menteri Luar Nege-ri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, anggota Jemaah Ahmadiyah tak perlu meminta suaka politik ke luar negeri. Menurut dia, pemerintah selama ini telah memberikan perlindungan kepada anggota Jemaah Ahmadiyah, sehingga tak ada alasan untuk meminta suaka. Menurut Anda, pantaskah anggota Ahmadiyah mencari suaka ke negara lain? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com