Optimisme untuk Tim 9

Presiden Joko Widodo akhirnya menentukan sikap mengenai sengkarut pelantikan calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Melalui Ahmad Syafii Maarif, Ketua Tim 9 (yang dia bentuk untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri), Jokowi menegaskan tak akan melantik Budi. "Alasannya moralitas publik," ujar Syafii, menirukan ucapan Jokowi.

Moralitas publik yang dimaksud adalah status Budi sebagai tersangka dugaan suap dan kepemilikan rekening gendut oleh KPK. Jokowi sebelumnya memilih menunda pelantikan calon tunggal Kepala Polri itu meski Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Budi lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan. Jokowi memilih "jalan tengah": mengangkat Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Dari sanalah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dimulai. Bidikan pertama adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang ditangkap dan dijadikan tersangka. Bambang dituding menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Dalam perkara sengketa pilkada itu, Bambang menjadi penasihat hukum calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar.

Target berikutnya adalah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam kasus kepemilikan saham PT Daisy Timber dan Zulkarnain atas dugaan suap kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terakhir, Ketua KPK Abraham Samad dibidik dengan tuduhan pelanggaran etika.

Lantaran Budi tak kunjung dilantik, sejumlah petinggi partai pendukung pemerintah "melabrak" Jokowi di Istana Merdeka. Para politikus itu mendesak Jokowi agar tak mengambil keputusan tentang pelantikan Kepala Polri sebelum perkara praperadilan Budi atas penetapan tersangkanya oleh KPK diputus.

Namun Syafii optimistis Jokowi akan membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri. Soal figur pengganti Budi, Syafii menilai belum ada calon ideal. Namun anggota Tim 9 yang pernah bertugas di kepolisian, seperti Oegroseno dan Bambang Widodo Umar, sudah mengantongi sejumlah nama. "Tak ada yang ideal, tapi bisa dicari yang paling kurang dosanya," ujarnya.

Mengenai peran Tim 9 dalam kemelut antara KPK dan Polri, 597 dari 1.065 responden (56,1 persen) Tempo.co meyakini tim ini mampu menyelesaikan kisruh KPK vs Polri. Sisanya, 405 orang atau 38 persen, menilai sebaliknya, dan 63 responden (5,9 persen) menyatakan tidak tahu.

Tentu saja semua itu tergantung langkah Presiden. Mengenai hal ini, Syafii mengingatkan, sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi merupakan panglima tertinggi semua angkatan militer dan kepolisian. Meskipun pencalonannya di pemilu presiden diusung oleh partai politik, dia dipilih langsung oleh rakyat. "Saat kritis, ambil posisi, tegakkan nyali."

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju Jokowi membentuk partai baru? www.tempo.co.