Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PRESIDEN Joko Widodo pada akhir Januari lalu menyebutkan ada 3.000 peraturan daerah (perda) bermasalah yang masih berlaku. Ia khawatir perda tersebut mengancam investasi dan pembangunan di daerah. Peraturan daerah yang bermasalah tidak cuma terkait dengan investasi dan pembangunan. Banyak di antaranya juga mendiskriminasi perempuan.
2002-2015
3.381 peraturan daerah dibatalkan
Dari Pajak hingga Syariah
Diskriminasi Perempuan
Terbanyak Mendiskriminasi Perempuan
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, wawancara dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto, Komisi Nasional Perempuan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
