Perdagangan Satwa Liar

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PASAR Burung Satria di Denpasar lagi-lagi menjadi lokasi penyelundupan satwa liar ilegal. Sebuah rekaman video menampakkan seorang pemilik kios memperdagangkan kukang serta monyet dari luar Bali.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ini adalah ketiga kali dalam bertahun-tahun lamanya perdagangan satwa liar ilegal diketahui terjadi di Pasar Satria. Pada Januari 2022, kios yang sama tertangkap basah menjual monyet ekor panjang, yang kemudian disita. Pemilik kios hanya diberi peringatan dan meneken perjanjian untuk tidak menjual monyet lagi. Namun kenyataannya monyet yang didatangkan secara ilegal ini masih saja diperdagangkan lagi dan lagi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lembaga swadaya masyarakat PETA mencatat bahwa kukang yang diperdagangkan dikurung dalam kandang yang hampa, tanpa air minum, serta kondisi kebersihan yang menjijikkan di kios adalah ancaman kesehatan yang serius. Kukang adalah spesies yang dilindungi dan memasukkan monyet ke Bali adalah tindakan melanggar hukum atas ancaman rabies yang ditimbulkan. Sebelum bayi-bayi monyet sampai ke penjual, pemburu pun umumnya membunuh ibu monyet di alam dan menculik bayinya.

PETA—dengan semboyan yang sebagiannya berbunyi “hewan bukan milik kita untuk disiksa dengan cara apa pun” serta menentang spesiesisme, sebuah sudut pandang supremasi manusia—mengimbau semua orang tidak membeli satwa liar ataupun mendukung perdagangan satwa ilegal.

Dian Pitaloka
Bali

Klub Presiden

DI Amerika Serikat, para mantan presiden dan wakil presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat (kecuali Donald Trump) secara berkala mengadakan pertemuan tidak resmi untuk membahas masalah kondisi dan situasi rakyat, negara, serta politik dalam dan luar negeri. Kumpul-kumpul tersebut mendapatkan sebutan sebagai “Klub Presiden”.

Secara berkala, mereka memberi masukan positif dan kritik yang membangun kepada presiden yang sedang menjabat mengenai bagaimana membangun Amerika Serikat menjadi lebih baik, tanpa memandang asal partai, serta melupakan persaingan keras dan sengit yang selalu terjadi sewaktu pemilihan presiden. Lantaran juga pernah menjabat, mereka bisa memahami dengan baik tingkat kesulitan dan kompleksitas pengelolaan negara besar seperti Amerika Serikat, yang sekaligus menyandang sebutan sebagai negara superpower.

Di Indonesia, ada mantan presiden dan wakil presiden yang lebih sering asal berbicara dan tidak mencerminkan sikap negarawan untuk menyerang presiden yang sedang menjabat. Bukannya menyampaikan masukan yang positif, kritik yang disampaikan justru kontraproduktif. Hiruk-pikuk tersebut menjadi tambah meriah karena banyak mantan pejabat tinggi pemerintah yang membentuk paduan suara di belakang mantan presiden dan wakil presiden tersebut.

Indonesia adalah negara besar dengan kurang-lebih 17 ribu pulau serta memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Ada kurang-lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dengan demografi yang demikian kompleks, memang tidak mudah membangun Indonesia.

Karena itu, perlu partisipasi dan sumbang saran dari semua pemangku kepentingan, termasuk mantan presiden dan wakil presiden yang tentu mempunyai pengalaman berharga, dalam mengelola dan membangun negara. Mereka sangat tahu kesulitan yang dihadapi, mengerti bagaimana menempatkan skala prioritas, dan paham mengenai kemampuan ekonomi.

Para mantan presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara semestinya bersikap positif selayaknya negarawan. Rakyat pasti akan menaruh hormat dan penghargaan yang tinggi. Sudah seharusnya masalah politik dan kekuasaan menjadi masa lalu.

Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat