Perlu Reshuffle Terbatas

Menurut Anda, perlukah perombakan (reshuffle) kabinet dilakukan saat ini? (18-25 April 2007)
Ya
	72,11%	349
Tidak
	23,76%	115
Tidak tahu
	4,13%	20
Total	100%	484

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai layak merombak kabinet-nya (reshuffle) agar kinerja pemerintah bisa ditingkatkan. Itulah yang disuarakan lebih dari 72 responden Tempo Interaktif dalam jajak pendapat yang dilaksanakan selama sepekan lalu. ”Tidak ada kata terlambat dan uzur jika tujuannya memperbaiki kinerja pemerintah,” kata Fauzani Ilham, salah seorang responden Tempo Interaktif di Jakarta.

Namun jumlah responden yang tidak sepakat pada perombakan kabinet juga tidak kecil, yakni hampir 24 persen. Salah satunya Karel di Madiun. ”Menurut saya tidak akan jauh berbeda dengan kemarin. Dirombak 10 kali dalam setahun pun, tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah. Itu semua tergantung pimpinan. Kalau dia tegas dan tidak senyam-senyum tok, pasti kerja menteri akan baik pula,” ujarnya.

Dalam beberapa pekan ini, isu perombakan kabinet memang mendominasi media massa. Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bergantian membicarakannya. Jumat dua pekan lalu, SBY menyatakan, reshuffle terbatas akan dilakukan pada awal Mei. ”Semoga ini membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan,” ujar Presiden, Jumat lalu. Sumber Tempo di Istana mengatakan dalam pertemuan Yudhoyono-Kalla awal pekan lalu diputuskan lima menteri akan diganti karena sakit atau kinerjanya buruk.

Tak semua pihak setuju dengan rencana itu. Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, menilai rencana perombakan itu sudah terlambat. Menurut PAN, seharusnya perombakan dilakukan pada akhir 2006 atau paling lambat awal 2007. ”Jika baru sekarang, reshuffle sudah kehilangan momentum dan tidak relevan,” kata Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hassan, Senin dua pekan lalu.

Ia beralasan, menteri yang baru diangkat dalam reshuffle kali ini nantinya hanya akan memiliki waktu kerja efektif satu tahun. ”Pada pertengahan 2008, para menteri yang merupakan anggota partai politik sudah harus berkonsentrasi pada Pemilihan Umum 2009.”

Tentu saja, kata akhir ada di tangan Presiden. Sejumlah menteri akan diganti pekan ini. Pertanyaannya, apakah pergantian ini akan memperbaiki kinerja pemerintahan? Semuanya bergantung pada siapa yang diganti. Kalau para menteri yang terindi-kasi melakukan praktek lancung tetap dipertahankan, perombakan ini bisa jadi tak ada manfaatnya.

Indikator Pekan Ini: Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia yang disepakati baru-baru ini akan berlaku surut. Tujuannya tak lain untuk menjerat pelaku tindak pidana pada zaman dulu. ”Perjanjian ini berlaku kira-kira sampai lima tahun ke belakang, dihitung dari saat ditandatangani,” ujar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Selasa (24/4). Menurut Abdul Rahman, dengan perjanjian ekstradisi ini, Singapura punya kewajiban mengembalikan pelaku kejahatan yang lari ke sana. ”Kita jadi lebih mudah menjerat koruptor yang lari,” katanya. Jaksa Agung akan memprioritaskan sejumlah kasus dalam rentang waktu mundur yang diatur dalam perjanjian itu. ”Sekarang 2007, kalau bisa kasus 1998 juga (kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia),” ujarnya. Mengenai pembahasan pengembalian aset para koruptor, Abdul Rahman mengatakan akan menggunakan mekanisme konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yakinkah Anda, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat menjerat pelaku kejahatan dan koruptor yang lari ke Singapura? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com