Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Mungkin banyak yang telah melupakan atau mengesampingkan atau bahkan belum tahu salah satu pesan Bung Karno pada pidato peringatan satu tahun Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1946. Beliau mengatakan, "Pemerintah bukannya partai, bukannya golongan, tetapi pengurus negara, harus bertindak sebagai kuasa negara. Orang yang kurang mengerti, berbahaya bagi negara." Sedangkan menurut Harold J. Laski dalam bukunya An Introduction to Politics, disebutkan bahwa pemerintahan negara itu mempunyai dua segi. Pertama, segi politik, yang terdiri atas ahli-ahli politik yang menganjurkan kebijakan pembangunan kabinet. Kedua, segi tata usaha, dalam arti pegawai/aparatur negara. Dalam negara demokratis, menurut Harold, aparatur negara haruslah netral, tidak menyebelah; partai atau golongan mana pun yang memerintah haruslah sama dilayani dengan sepenuh hati dan kegiatan. Bila aparatur negara ini telah mengambil kebiasaan-kebiasaan politik, lambat-laun para pegawai dan prajurit tersebut akan menjadi suatu pengawal "Praetoria" (markas besar panglima perang Romawi); dari sini ke otokrasi hanya tinggal satu langkah, dan tak terhindarkan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo