Profil Wapres Abad Ke-21

BERBICARA mengenai dinamika perpolitikan nasional, kita akan terseret pada perbincangan seputar sosok yang layak menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (baca: RI), yaitu presiden. Situasi menjamurnya partai politik dalam era reformasi semakin meruncingkan kandidat calon presiden. Hampir setiap partai mempunyai kandidat masing-masing.

Sebetulnya, tidak berhenti pada tataran orang nomor satu, namun selayaknya juga perlu menggelembungkan grand issue wakil presiden (wapres). Dan rasanya tidak tabu membicarakan hal itu dalam era pasca-Orde Baru ini.

Kalau kita kembali ke konstitusi (UUD 1945), disebutkan syarat yang harus dipenuhi calon wapres, kecuali syarat umum: ia harus dapat bekerja sama dengan presiden terpilih. Tak peduli itu sipil atau militer. Wapres mendatang akan mempunyai nilai strategis, mengingat sebentar lagi kita menghapi, tantangan yang tidak kepalang tanggung pada era global. Strategisnya posisi wapres juga menyangkut bagaimana wajah bangsa ini ke depan akan dipermak. Apalagi dalam perjalanan tugas kenegaraan, sesuai dengan konstitusi, wapres bukan sekadar orang nomor dua, tapi merupakan sosok yang dipersiapkan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional dan pembangunan bangsa ini.

Apalagi menjelang abad ke-21, yang bukan saja merupakan masa prospek dan kemajuan perekonomian di kawasan Asia Pasifik, tapi juga perpolitikan, dibandingkan dengan kawasan lain. Dan akan berdampak pada pergumulan bangsa, baik intra maupun ekstraregional.

Selain itu, dalam menghadapi abad itu, Indonesia tidak bisa mengisolasi diri dari masalah krusial global: hak asasi manusia dan demokratisasi. Sehingga, apabila tetap mempertahankan pola-pola lama, tentu akan kekurangan sinergi terhadap perkembangan yang ada. Karena itu dibutuhkan pendamping presiden yang mampu membaca tanda-tanda zaman yang tengah berubah cepat ini.

Untuk itu perlu kiranya pertimbangan-pertimbangan kualitas yang kerap dikenakan pada calon pemimpin bangsa tentu akan menjadi hal yang krusial. Tidak sekadar menunjukkan kualitas kenegarawanan dan kewibawaan semata, tapi juga kemampuan reputasi secara internasional. Ini cukup rasional karena era ke depan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari kepungan era global. Dengan tidak mengesampingkan perhitungan di strata grass root.

Munculnya calon wapres lebih dari satu nama juga bukan merupakan hal tabu. Warga negara bebas membicarakan bahkan menyebut nama-nama jauh sebelum Sidang Umum MPR 1999. Sebab, secara konstitusional (UUD 1945), tidak ada larangan. Bukan zamannya lagi membicarakan suksesi dicap tak etis.

Untuk sosialisasinya peranan media melalui informasinya cukup memegang peranan. Banyaknya media saat ini merupakan aset kekuatan dalam membangun opini publik. Berbicara tentang figur calon wapres merupakan komoditas yang cukup marketable, sehingga memperkuat polarisasi yang sudah terbentuk dalam masyarakat.

Dan dalam waktu tertentu setiap berita politik bukan lagi menjad komoditi, tapi juga merupakan penentu faktor polarisasi. Contoh konkret, ketika isu calon wapres menggelinding dari suatu kelompok akan muncul tanggapan pro-kontra, simpati-antipati.

Jangan lupa mempertanyakan reputasi dan latar belakang calon wapres, mengingat transparansi informasi tentang hal ini tak bisa ditawar.

Dalam membicarakan diskursus calon wapres, yang paling substansial: mampukah figur ini memberi dan membawa warna perubahan sistem yang ada? Sebab, secara moral calon wapres merupakan orang terpilih dari sekian pilihan yang ada.

Zainul Hidayat
Jalan H.o.s. Cokroaminoto 14
Lumajang, Jawa Timur 67311