Publik Butuh Jaminan Keamanan

KAMIS malam di sekitar kawasan Semanggi, Jakarta, 23 Sep-tember 1999. Langit berjubah gelap. Asap mengepul pekat menyesakkan jalan pernapasan. Peluru berdesing-desing. Bom gas air mata bertaburan. Te-riakan-teriakan membahana. Malam itu, untuk kesekian kalinya, aparat bentrok melawan mahasiswa dan masyarakat. Sampai esok paginya, tercatat setidaknya tujuh nyawa melayang dan puluhan lainnya luka parah. Salah satu yang tewas adalah Jun Hap, mahasiswa semester ketujuh Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kepalanya bocor dilubangi peluru.

Begitulah rekaman historis hampir setahun silam ketika orang ramai menolak keputusan anggota DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Aksi penolakan serupa merembet ke daerah lain seperti Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Makassar, dan Manado. Walhasil, kendati sudah disetujui DPR, Presiden Habibie akhirnya menunda pelaksanaan RUU PKB sampai waktu yang tidak ditentukan.

Wajah Indonesia sekarang sedikit berubah. Kerusuhan makin menggejala dan berlarut-larut di pelbagai daerah dewasa ini. Bahkan, di Ambon, kerusuhan telah begitu gawat sehingga pemerintah terpaksa memberlakukan keadaan darurat sipil. Tapi satu masih sama, Presiden Abdurrahman Wahid, yang naik menggantikan Habibie, tetap belum bersedia meneken RUU PKB.

Isu mengenai pemberlakuan undang-undang itu pun bergema kembali, dengan "angin" yang terlihat berbalik. Sementara dulu pemerintah yang menginginkan UU PKB diberlakukan ditentang masyarakat, sekarang giliran pemerintah didesak menerapkannya. Kepada wartawan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 21 Maret 2000, Ketua DPR Akbar Tandjung, misalnya, terang-terangan menyatakan pemerintah harus segera menetapkan UU PKB. Hal tersebut perlu segera dilakukan untuk mengatasi keadaan bahaya sekarang yang sangat memerlukan landasan hukum. Akbar mengaku DPR telah sepakat mengirim surat kepada pemerintah. Inti surat tersebut, salah satunya, meminta pemerintah segera menetapkan RUU PKB.

Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra pun bereaksi. Dalam sebuah kesempatan, ia mengisyaratkan pemerintah akan memberlakukan UU PKB. Masyarakat terlihat adem ayem. Belum terdengar reaksi penolakan yang sama dengan yang terjadi hampir setahun lalu. Benarkah publik telah berubah sikap?

Jajak pendapat TEMPO memperlihatkan sebagian besar responden juga menyetujui kehadiran undang-undang yang kontroversial itu. Mereka beralasan, situasi cenderung membahayakan keselamatan sehingga diperlukan suatu jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu, menurut responden, ada pada sosok UU PKB. "Saya khawatir apa yang terjadi di Ambon merembet ke daerah lain," kata Indrawati, ibu rumah tangga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur.

Selain itu, responden beranggapan, tentara membutuhkan suatu landasan hukum untuk melaksanakan fungsi sebagai penjaga keamanan. Dengan demikian, aparat tidak perlu khawatir dituduh melanggar hak asasi manusia seandainya nanti terpaksa bertindak keras. Walhasil, responden meminta agar RUU PKB segera diterapkan sekarang.

Seandainya hasil jajak pendapat ini boleh dibaca sebagai pendapat yang mewakili orang ramai, ini merupakan sesuatu yang menarik. Sebab, berarti telah terjadi perubahan besar dalam diri masyarakat. Setahun silam mereka menentang UU PKB, tapi sekarang publik justru membutuhkan undang-undang itu.

Pendapat responden bertolak belakang dengan Bambang Widjojanto. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu justru membaca adanya kepentingan pemerintah untuk mengegolkan UU PKB dengan penetapan status darurat sipil di Maluku dan Maluku Utara. Kasus Ambon, menurut dia, malah dipakai oleh pemerintah untuk mendorong proses agar UU PKB segera ditandatangani. "Itu tidak fair," kata Bambang. Jadi, publik teperdaya oleh pemerintah?

Wicaksono

---

Apakah Anda setuju terhadap kehadiran Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB)?
Ya	67%
Tidak	33%
Bila ya, mengapa Anda menjawab demikian?
Masyarakat butuh jaminan keamanan	59%
Aparat keamanan membutuhkan dasar hukum dalam bertindak	27%
Kondisi keamanan menuntut adanya undang-undang semacam UU PKB	26%
Alat kontrol aparat dalam melakukan pengamanan	19%
UU PKB lebih baik ketimbang undang-undang sebelumnya	10%
Tidak ada yang salah dengan UU PKB	1%
Bila tidak, mengapa Anda menjawab demikian?
Masyakarat belum tahu benar isi undang-undang itu	43%
UU PKB akan dipakai TNI sebagai alasan berkuasa kembali	29%
UU PKB terlalu berpihak pada militer	25%
Berisiko memicu kerusuhan seperti dulu	24%
UU PKB melanggar hak asasi manusia	20%
UU PKB menghambat demokrasi	16%
UU PKB represif	3%
Apakah UU PKB perlu diberlakukan sekarang?
Ya	61%
Tidak	39%

Metodologi jajak pendapat :

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 434 responden (semuanya polisi) di lima wilayah DKI, dengan kuota 10 persen anggota Brigade Mobil (Brimob) dan 10 persen anggota Polisi Wanita (Polwan), pada 24-29 Juni 2000. Penarikan sampel dikerjakan melalui metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara tatap muka.

MONITOR juga ditayangkan dalam SEPUTAR INDONESIA setiap hari Minggu pukul 18.00 WIB

Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974