Ragu Keterlibatan Asing

Menurut Anda, adakah keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Abepura, Papua? (22 - 29 Maret 2006)
Ya
	13,73%	212
Tidak
	85,04%	1.313
Tidak tahu
	1,23%	19
Total	100%	1544

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, mengungkapkan adanya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bentrokan berdarah di Abe-pura, Papua, pertengahan Maret lalu.

”Ada LSM yang ikut mensponsori -(ben-trok-an). Setahu saya masih LSM lokal-, tapi ada hu-bungannya dengan yang di luar,” kata -Syam-sir. Menteri Pertahanan Juwono- Sudarsono sepakat dengan sinyalemen- -Syam-sir. Ia menunjuk indikasi persiapan unjuk rasa di lapangan yang begitu rapi. ”Kelihatannya baik parang, senjata, maupun batu-batuan tak mungkin ada kalau tidak- dipersiapkan dengan cermat sebelumnya-,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Juwono, menduga- ada berbagai pihak yang berusaha membuat peristiwa agar aparat keamanan me-lakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, sehingga dapat mengangkat masalah Papua ke forum internasional. Dengan- demikian, merugikan Indonesia dari sisi politik, ekonomi, dan keamanan.

Adapun Kapolri Jenderal Sutanto menga-takan sedang menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan itu. ”Kalau kita lihat kejadiannya di Timika, Jakarta, atau daerah lain, pasti ada link-link-nya,” ujarnya.

Koordinator Jaringan Advokasi Tam-bang- (JATAM), Siti Maemunah, menya-ta-kan pernyataan Syamsir merupakan- cara lama yang sudah sering dilakukan pemerintah sejak zaman Orde Baru. ”Tak usah didengerin, itu cara mereka mengalih-kan isu,” katanya.

Sebagian masyarakat rupanya juga meragukan sinyalemen ada-nya keterlibatan asing. Hal itu tecermin dalam hasil jajak pendapat Tempo Interaktif yang menunjukkan mayoritas responden menilai tidak ada keterlibatan asing dalam kerusuhan di Abepura, Papua.

Seorang responden Tempo Interaktif di Ja-karta, Betty Rosalind, menilai kerusuh-an Abepura murni ketidakpuasan masya-rakat Papua karena kekayaan alamnya disedot Freeport. ”Pemerintah terlalu ba-nyak membuat kebijakan yang meng-untungkan PT Freeport,” ujarnya.

Indikator Pekan Ini: Keputusan pemerintah Australia memberikan visa menetap sementara kepada 42 warga Papua menimbulkan reaksi keras di Indonesia. Departemen Luar Negeri menyatakan keputusan itu mengganggu kedaulatan Indonesia. ”Kami menyesalkan pembuatan keputusan itu tanpa mempertimbangkan kita. Apalagi ini bukan hanya soal tiga atau lebih orang Papua, tapi ini adalah masalah kedaulatan kita,” kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Jumat (24/3). Sebagai wujud ketidaksenangan, kata Has-san, pemerintah te-lah menyampaikan nota protes, antara la-in dengan mengontak Menteri Luar Nege-ri Australia Alexander Downer. Langkah lain adalah menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb. Sikap keras juga datang dari Wakil Pre-siden Jusuf Kalla. Menurut dia, setelah Indonesia menyampaikan protes, ada tingkat tin-dakan berikutnya jika protes tidak ditanggapi, yaitu pemutusan hubungan di-plomatik atau perang. Perlukah Indonesia memutuskan hubung-an diplomatik dengan Australia terkait dengan- pemberian visa terhadap 42 warga Papua pencari suaka? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com