Semua Menerima Dana Siluman

Yakinkah Anda, para calon presiden dalam Pemilu 2004 banyak menerima dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? (23-30 Mei 2007)
Ya
	91,37%	519
Tidak
	4,93%	28
Tidak tahu
	3,70%	21
Total	100%	568

Mantan Ketua MPR Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya berdamai seusai pertemuan singkat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu pekan lalu. Mereka sepakat menghentikan konflik menyangkut dana kampanye misterius yang diterima para calon presiden pada Pemilu 2004.

Ini merupakan antiklimaks dari debat terbuka di antara kedua tokoh itu. Awalnya adalah tuduhan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H. Taryoto bahwa semua calon presiden mendapat bagian dari dana nonbujeter departemennya. Semua calon presiden membantah, kecuali Amien, yang kemudian meminta calon lain juga mengaku.

Tapi justru di situlah masalahnya. Yudhoyono marah. Dia tidak merasa ikut menerima dana tersebut. Lebih marah lagi dia manakala pendiri Partai Amanat Nasional itu juga ”menuduh”-nya menerima dana dari Washington. ”Ini sungguh keterlaluan, fitnah yang kejam, nauzubillah minzalik,” ujarnya.

Yudhoyono lalu mengancam akan melakukan tuntutan hukum. Amien menanggapinya dengan janji untuk buka-bukaan data dana kampanye pemilihan presiden 2004 dan dia mendapat dukungan yang luas. Tapi, setelah pertemuan di Halim itu, semua berubah. Alasan Amien, jika diteruskan, konfliknya dengan Presiden bisa dimanfaatkan pihak lain. ”Insya Allah, pada forum dan waktu yang tepat akan saya beberkan,” ujarnya.

Lepas dari data yang urung dikuak Amien, lebih dari 91 persen responden Tempo Interaktif percaya dana siluman itu ada. ”Saya yakin semua calon presiden dan wakil presiden menerima dana itu. Lha wong dikasih, kok, ditolak,” ujar Joko Supriadi, responden di Tangerang.

Agar semuanya menjadi terang, mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu, Didik Supriyanto, meminta Komisi Pemilihan Umum segera mengecek ulang aliran dana kampanye itu.

Indikator Pekan Ini: Sebanyak 28 anggota Komisi Pertahanan DPR mengancam tidak akan meratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura. ”Dari pasal-pasal yang saya simak dalam perjanjian ini, Indonesia tidak mendapatkan apa-apa,” ujar salah seorang anggota Komisi, Abdillah Toha. Bahkan, menurut Komisi Pertahanan DPR, Indonesia dirugikan antara lain karena kemungkinan terjadinya kerusakan ekologi akibat latihan militer kedua negara. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membantah tudingan tersebut. Menurut dia, militer Indonesia akan diuntungkan oleh transfer pengetahuan tentang alat-alat persenjataan. Lagi pula, di samping menyediakan biaya latihan, Singapura sudah sepakat menanggung biaya perbaikan ekologi jika ternyata latihan itu merusak lingkungan. ”Saya tegaskan, kita jangan khawatir,” ujarnya. Toh, bola kini berada di tangan DPR: akan meratifikasi perjanjian itu atau tidak. Yakinkah Anda, Indonesia mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerja sama pertahanan dengan Singapura? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com