Setuju Indonesia Dukung Resolusi PBB

Setujukah Anda atas sikap pemerintah mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran? (28 Maret-4 April 2007)
Ya
	63,42%	865
Tidak
	34,46%	470
Tidak tahu
	2,13%	29
Total	100%	1.364

Indonesia mendukung Dewan Keaman-an PBB yang telah mengeluarkan Resolusi 1747 tentang sanksi pengayaan nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Indonesia mendukung resolusi setelah Iran menolak berunding dan menghentikan kerja sama dengan Badan Nuklir Internasional (IAEA).

Namun, kata Hasan, Indonesia juga berhasil memasukkan empat klausul lain yang ”menyelamatkan” Iran. Namun, empat hal itu tak hanya dalam konteks Iran, tapi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Empat hal itu adalah larangan pengembangan senjata nuklir di Timur Tengah, perlucutan senjata nuklir di kawasan itu, penjaminan hak semua negara dalam pengembangan nuklir untuk tujuan damai, dan pencarian solusi damai dengan itikad baik dalam kasus nuklir Iran.

Ternyata dukungan pemerintah pada resolusi PBB itu tidak disokong DPR. Seratus satu anggota DPR meneken surat pengajuan hak interpelasi atas sikap pemerintah itu. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sidharto Danusubroto, pemerintah seharusnya konsisten mendukung pengayaan uranium Iran dalam rangka damai. Apalagi, PBB belum menemukan bukti pengayaan uranium itu untuk persenjataan. ”DPR jelas kecewa,” katanya.

Effendy Choirie dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, dukungan terhadap resolusi itu menunjukkan pemerintah tak hanya gagal di dalam negeri, tapi juga dalam diplomasi di luar negeri.

Namun, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah tidak perlu takut menghadapi DPR yang akan menggunakan hak interpelasinya. ”Dewan hanya menggunakan haknya untuk bertanya. Karenanya, saya menyesalkan bila ada manuver-manuver untuk menggagalkan interpelasi,” ujarnya.

Hidayat berpendapat interpelasi yang nantinya dilakukan DPR akan menguatkan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga menguatkan sistem pengambilan keputusan sehingga pemerintah lebih berhati-hati dan berpihak pada kepentingan bangsa.

Jon Situmorang di Medan, termasuk di antara 63 persen responden Tempo Interaktif yang setuju atas sikap pemerintah mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. ”Jelas setuju, demi keamanan dunia,” ujarnya. Sebaliknya, Arief di Yogyakarta termasuk yang tidak setuju. ”Seharusnya pemerintah lebih netral dalam menyikapi situasi keamanan dunia,” ujarnya.

Indikator Pekan Ini: Ketua DPR Agung Laksono meminta agar kasus kematian praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diusut sampai tuntas. ”Jangan sampai terulang lagi, apalagi di sekolah,” ujarnya. Agung juga mengatakan pimpinan IPDN harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut. ”Jangan ditutup-tutupi,” katanya. Senin (2/4) malam lalu, Cliff Muntu, 19 tahun, madya praja (mahasiswa tingkat II) IPDN Sumedang meninggal setelah mengikuti acara di Barak DKI. Ia diduga menjadi korban penganiayaan seniornya. Setujukah Anda, pimpinan IPDN harus ikut bertanggung jawab atas kematian siswanya Cliff Muntu? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com