Subsidi Kesehatan

KESEHATAN adalah hak asasi manusia. Dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat, seperti imunisasi massal dan pengobatan dasar di puskesmas, ditanggung. Tapi, selain itu, para anggota DPR harus lebih agresif dalam memperjuangkan peningkatan pembiayaan kesehatan di Indonesia sesuai dengan mekanisme politik di DPR RI. Mereka juga dapat melakukan kontrol langsung di Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat mengetahui lebih dini bila ada kejanggalan dalam penyaluran subsidi. Masalah subsidi akan berhulu pada soal uang. Maka, perlu pengawasan, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan subsidi di bidang kesehatan. Peran Depkes di pusat akan berkurang. Karena itu, subsidi tersebut dapat disalurkan langsung ke daerah-daerah urban dan miskin melalui LSM yang benar-benar kredibel, bukan LSM pelat merah. SYAHRUL AMINULLAH Jalan Mekar 29 Jakarta Selatan 12530