Surat Pembaca

Perlakuan atas Soeharto Berlebihan

SEJAK mantan presiden Soeharto dirawat di rumah sakit hingga dimakamkan, perlakuan pemerintah berlebihan. Ada tim dokter khusus yang siap mengawasi, menangani, dan mengabarkan penanganannya setiap detik kepada wartawan. Tamu berduyun menjenguk. Setelah itu, mereka menganjurkan rakyat memaafkan Soeharto. Pemakaman juga mewah ala militer.

Apa yang diterima Soeharto berbeda sekali dengan yang dialami Soekarno ketika sakit hingga meninggal. Soekarno meninggal dengan mengenaskan. Soeharto telah menyiksanya dengan membiarkan keadaan Soekarno begitu. Kenapa pemerintah ini memperlakukan Soeharto begitu agung? Padahal Soekarno lebih berjasa ketimbang Soeharto kepada bangsa ini.

IR HARRY MOERJONO New South Wales, Australia

---

Tuntaskan Kasus Hukum Soeharto

KASUS hukum Soeharto, baik tuduhan kejahatan kemanusiaan maupun korupsi, harus diselesaikan hingga tuntas. Dengan begitu, bangsa ini punya landasan hukum memaafkan atau tidak memaafkan Soeharto.

Penuntasan itu penting agar bangsa ini juga tak menghukum keluarga Soeharto tanpa pasti tahu apakah dia bersalah atau tidak. Karena itu, bola kini di tangan pemerintah sekarang. Kalau pemerintah tidak juga bisa tegas, bangsa ini akan terus terjebak dalam kontroversi dan polemik yang tak jelas arahnya.

JUSUF SANI Bogor

---

Hari Berkabung Nasional?

SAYA kurang setuju dengan kebijakan pemerintah menetapkan hari berkabung nasional selama tujuh hari atas meninggalnya H M. Soeharto. Dia memang pernah menjadi Presiden RI, namun dia juga sedang menjalani pemeriksaan dugaan kasus korupsi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Seingat saya, pemerintah tidak pernah membuat kebijakan hari berkabung nasional untuk memperingati penderitaan warga korban lumpur Lapindo, Tanjung Priok, Talang Sari, dan Kedung Ombo. Mengapa hanya seorang yang diistimewakan, sedangkan nasib dan penderitaan ribuan bahkan jutaan orang lainnya diabaikan?

Jika dilihat dari segi moral dan agama, ini tidak adil. Setahu saya, setiap agama, baik Islam, Kristen, maupun Buddha, selalu menjunjung tinggi keadilan dan memperlakukan setiap orang tanpa membedakan status. Apalagi dalam ajaran Islam ditekankan bahwa yang membedakan seseorang bukanlah status mereka, melainkan tingkat keimanan dan amal perbuatan mereka.

Soeharto memang banyak jasanya bagi Indonesia. Begitu pula Profesor Nazarudin Sjamsudin, Bung Tomo, dan Soebandrio. Toh, Nazarudin dan Soebandrio masuk penjara. Bung Tomo, selain dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Baru, sampai hari ini belum diangkat sebagai pahlawan nasional. Peringatan hari berkabung nasional tentu akan menyakitkan hati warga negara Indonesia seperti warga Kedung Ombo, para korban Tanjung Priok, korban Talang Sari, serta korban Semanggi I dan II.

Apa pendapat warga Aceh dan Papua mengenai hari berkabung nasional? Sebab, kedua provinsi tersebut menjadi saksi kebiadaban rezim Orde Baru. Saya hanya ingin menyarankan kepada pemerintah, sebaiknya jika ingin membuat kebijakan harus mengkajinya secara menyeluruh. Hal yang menimbulkan polemik sering kali terjadi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan pengalihan minyak tanah ke elpiji. Pemerintah harus lebih sensitif dengan keadaan di negara ini. Jangan sampai menghancurkan rasa keadilan di masyarakat.

M. RIZA WIDYARSA Tanah Kusir, Jakarta

---

Kecewa Prulink

PADA awal Oktober 2007, saya ditawari polis oleh Ibu Wiyanti, kemudian saya mengisi aplikasi. Besoknya, saya membatalkan aplikasi saya (nomor SPAJ 62361472) dan agen menyetujui karena aplikasi belum diserahkan ke pusat. Pada waktu saya telepon BNI call center, saya mendapat keterangan bahwa pada 16 November 2007 ada penarikan dana dari Prulink sebesar Rp 500 ribu. Padahal agen sudah memberi tahu saya bahwa polis saya sudah dibatalkan.

Pertengahan Desember, saya telepon customer care Prulink dan saya disarankan membuat surat pembatalan. Awal Januari, saya menelepon kembali dan dijawab pengajuan pembatalan saya diikutkan untuk tahun 2008 dan minta waktu 12 hari. Selanjutnya, saya dipingpong tak keruan dengan diminta membuat surat ini-itu yang intinya membatalkan polis saya. Faktanya, semua surat yang saya kirimkan tak diproses. Kalau ada iktikad baik dari Prudential, seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Saya cuma mau minta uang saya kembali.

DEDY MULYONO Kebon Jeruk, Jakarta Barat

---

Iklan Menyesatkan Safir Senduk

SAFIR Senduk, pakar perencana keuangan, beriklan di televisi dan menawarkan tip mengelola keuangan yang cermat dengan mengirimkan pesan pendek ke sebuah nomor. Safir, menurut iklan itu, akan menolong orang berpenghasilan kecil dalam mengelola keuangannya. Di sinilah kontroversinya.

Ikut SMS semacam itu akan menguras pulsa ribuan rupiah. Berapa banyak orang yang berpenghasilan kecil terkuras uangnya untuk mengirim SMS itu? SMS Safir akan menguras ber-”senduk-senduk” pulsa orang kecil. Kenapa Safir tidak menggratiskan saja tipnya itu untuk membantu mereka yang berpenghasilan kecil? Cari penghasilan dari orang yang banyak uang, lalu bantu yang kurus duit.

ACHMAD SABLIE Tanah Kusir, Jakarta Selatan

---

Manfaatkan Rimba Papua dengan Arif

BARNABAS Suebu, yang muncul dalam rubrik Sosok di Tempo edisi 3-9 Desember 2007, mengingatkan saya pada apa yang terjadi 28 tahun lalu. Papua memang menyimpan kekayaan alam melimpah, tapi sumber daya manusianya belum tergarap. Pembalakan liar di Papua terjadi karena kesalahan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Papua seharusnya bisa menjadi model pembangunan yang berbasis budaya. Pengaruh globalisasi belum terlalu terasa. Saya dulu pernah merancang Sistem Industri Seni Kerajinan Terpadu (Siskit), yang lumayan berhasil karena dunia internasional mengakui kerajinan Indonesia. Siskit bisa memberdayakan manusia, sekaligus arif terhadap alam.

SURYA PERNAWA Cisitu Indah, Bandung

---

Kasus Dapenbun Tak Ada Kemajuan

SEBAGAI pensiunan PT Perkebunan Nusantara IX, saya merasa prihatin dengan penanganan kemelut Dana Pensiun Karyawan Perkebunan (Dapenbun). Hingga akhir 2007, tak ada kemajuan berarti. Padahal, pada 23 April 2006, Tempo sudah menulis panjang-lebar soal kebusukan di dana pensiun ini dalam rubrik Investigasi. Apalagi sudah muncul berita bahwa kemampuan membayar Dapenbun terancam.

Semoga Drs H Amin Sunarso, yang baru diangkat menjadi direktur utama, Januari lalu, bisa mewujudkan era baru Dapenbun. Semoga Pak Amin bisa memberantas tikus-tikus yang menggerogoti Dapenbun. Sebab, ini amanah 300 ribu karyawan aktif dan pensiunan. Semoga ridho Tuhan selalu menyertai.

IKO SUMARDIKO Semarang, Jawa Tengah

---

Kartu Kredit Bank Danamon

SAYA menghubungi bagian collection kartu kredit Bank Danamon untuk menanyakan kartu pengganti yang belum juga saya terima hingga September 2007. Tapi Peter Arung, petugas penagihan, memarahi saya karena saya dianggap menunggak lima bulan iuran tahunan.

Saya kaget karena sejak Februari 2007 tak pernah menerima pemberitahuan atau tagihan. Bank Danamon punya semua nomor kontak saya. Kenapa mereka tak menghubungi? Apalagi, pada Oktober, seorang petugas kartu kredit mengatakan bahwa saya tak perlu membayar iuran tahunan karena tak ada transaksi dan saya akan menutup kartu itu. Saya betul-betul merasa dilecehkan dengan perkataan arogan dan bernada melecehkan petugas Bank Danamon.

YOHNSON ISKANDAR Tambora, Jakarta Barat

---

Perlukah Pemekaran Wilayah?

Apa ukuran pemekaran wilayah adalah murni aspirasi rakyat? Juga apakah benar pemekaran adalah jalan keluar terbaik untuk mencapai kemandirian dan mendekatkan pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat? Faktanya, tuntutan pemekaran hanyalah kemauan segelintir elite yang haus kekuasaan, yang berada di balik isu aspirasi rakyat. Fakta lagi-lagi berbicara. Banyak daerah otonom baru yang gagal mandiri dan gagal mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Mengacu pada tingginya nafsu pemekaran, bisa dipastikan daerah otonom akan terus bertambah bila pemerintah dan DPR tidak segera bersepakat menghentikan pembahasan pemekaran, yang terbukti hanya memboroskan anggaran dan tidak membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan itu, harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang telah dimekarkan.

T. DAUD YUSUF Tebet, Jakarta Selatan

---

Awas, Barisan Sakit Hati

SUHU politik menjelang Pemilu 2009 mulai hangat. Partai baru berupaya mencari simpati masyarakat, partai lama berkonsolidasi, sementara barisan sakit hati menggoyang pemerintah dan merongrong partai besar dengan menjadi kutu loncat politik. Kelompok barisan sakit hati ini, selain ada di lingkungan Partai Demokrat sebagai pendukung Presiden Yudhoyono, juga ada di Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan partai lain yang tak kebagian kekuasaan.

Barisan ini harus diwaspadai karena kontraproduktif bagi kemajuan bangsa karena selalu mencari kesalahan pemerintah dan pemimpin nasional.

NAWANG WULAN Lenteng Agung, Jakarta Selatan

---

Lawan Terus Pembalak Liar

Kasus pembalakan liar yang marak terjadi di Indonesia akan sulit dihentikan karena ternyata banyak melibatkan oknum aparat. Padahal aparat seharusnya menjaga kelestarian hutan, bukan malah terlibat dalam kejahatan lingkungan.

Karena itu, Walhi Riau akan menggugat Kepala Kepolisian RI terkait dengan belum diperiksanya sejumlah bupati Riau yang diduga kuat terkait dengan pembalakan hutan. Menurut Direktur Walhi Riau, Jhony Mundung, sejumlah bupati yang diduga terlibat pembalakan liar dalam pengeluaran izin pemanfaatan kayu adalah Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, Bupati Indragiri Hilir, dan Bupati Siak, juga Gubernur Riau sendiri.

Kenyataan ini menggambarkan sepak terjang aparat kita dalam kasus-kasus pembalakan liar. Maka tidak aneh kalau penanganan kasus pembalakan liar itu tidak pernah tuntas. Ini tentu membuat kita prihatin karena apa yang kita harapkan dari kerja aparat justru malah sebaliknya.

MARTINUS Jonggol, Bogor

---

RALAT

1. Pada edisi pekan lalu terdapat kesalahan penulisan di rubrik Inovasi. Pada boks Dari Kuning Menjadi Orange, tertulis: ”...menjadi seperti warna House of Orange, tempat tinggal keluarga Kerajaan Belanda.” Seharusnya tertulis: ”..seperti warna House of Orange, keluarga Kerajaan Belanda.”

2. Liputan Khusus, halaman III, alinea terakhir, tertulis: ”Kakek kelahiran Kemusuk... 21 Juni 1921.” Seharusnya, ”8 Juni 1921”.

3. Dalam artikel berjudul ”Rame-rame Lompat Partai”, Tempo edisi 14-20 Januari 2008, tertulis: ”… Paula Simangunsong, istri bintang film era 1980, Onky Alexander.” Seharusnya: Paula Yustina Soroinsong.

Kami mohon maaf atas kekeliruan ini. —Redaksi