Surat Pembaca

Tahan Diri, Berhenti Caci-Maki

SAYA menilai pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang sudah berakhir tak lantas membuat sumpah-serapah para pendukung pasangan calon berhenti. Ada yang sudah legawa, tapi lebih banyak pula yang memancing dan terpancing oleh ejekan di media sosial, dunia yang juga dimasuki anak-anak. Saya khawatir bibit kebencian yang terus ditebar di Internet turut mempengaruhi mereka.

Saya yakin bahwa semua pihak harus menahan diri. Pendukung yang kalah ataupun yang menang harus kembali berangkulan. Tak perlulah memancing atau terpancing, lalu meneruskan kebencian yang tak ada gunanya. Pemilihan Gubernur DKI ini membuktikan pepatah "menang jadi arang, kalah jadi abu" benar adanya.

S. Teguh
Jakarta Barat

---

Tertibkan Rokok di Taksi Online

SAYA hampir setiap hari menggunakan sarana taksi online untuk mengantar pergi-pulang kantor. Sayangnya, beberapa kali saya mendapati mobil yang menjemput berbau asap rokok. Selain melanggar aturan, merokok di dalam mobil menghilangkan kenyamanan penumpang. Bahkan ada teman saya hampir muntah karena bau tidak enak itu.

Perusahaan aplikasi taksi online harus peka terhadap kondisi ini. Harus ada hukuman untuk sopir yang merokok. Pengemudi pun harus berani menegur penumpang yang merokok. Bahkan seharusnya ada sanksi dilarang menarik atau dilarang naik untuk pelanggarnya. Baik sopir maupun penumpang harus sadar bahwa taksi online bukan milik mereka, tapi menjadi fasilitas bersama yang harus dijaga bareng.

Stefanus Tarsisius
Pondok Gede, Bekasi

---

KPK Milik Kita Bersama

Kelakuan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hak angket sudah sangat keterlaluan. Tak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menginvestigasi komisi antikorupsi. Apalagi jika hak angket itu disetujui tak lama setelah ada berbagai kejadian yang agaknya membuat gerah DPR.

Kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi sedang gencar menyelidiki berbagai kasus jumbo, misalnya dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nama-nama besar dan partai kakap diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dan, setelah itu, terjadi penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK.

Sikap sejumlah partai menolak mengirimkan anggotanya ke Panitia Khusus Hak Angket sudah tepat. DPR, bagaimanapun, harus membatalkan penggunaan hak angket itu. Presiden Joko Widodo juga harus mendorong penguatan KPK dan tak boleh menyetujui langkah-langkah yang bisa melemahkan KPK. KPK milik kita bersama, KPK milik bangsa, dan lembaga itu harus dijaga.

Hannania K.S.
Bekasi, Jawa Barat