Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Surat Pembaca

Surat Pembaca

6 Agustus 2012 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logika Rancu KPK-Polri

Kasus dugaan korupsi alat simulator menarik perhatian masyarakat luas karena menyangkut oknum petinggi Kepolisian RI dan tentunya ada oknum-oknum lain yang akan terkait. Yang membuat masyarakat tidak percaya adalah ikut sertanya Polri menangani kasus itu. Istilah joint investigation yang diucapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tidak simpatik. Kalau begitu caranya, KPK bukan lagi lembaga superbody yang independen, karena tidak mempunyai kewenangan penuh.

Ada baiknya kita menggunakan logika yang jelas dan terang-benderang (clara et distincta), mana wewenang KPK dan mana wewenang Polri. Logika yang benar, kasus dugaan korupsi sebaiknya ditangani KPK, sedangkan kasus nonkorupsi ditangani Polri. Yang terjadi sekarang ini logika overlapping atau cara berpikir tumpang-tindih. Ini merupakan preseden yang buruk.

Seharusnya KPK diberi wewenang penuh menangani kasus korupsi di instansi mana pun, termasuk TNI dan Polri. Sudah saatnya dibuat dasar hukum yang kuat bahwa KPK adalah satu-satunya institusi yang mempunyai wewenang menangani kasus korupsi.

Hariyanto Imadha
BSD Nusaloka Sektor XIV-5
Jalan Bintan 2 Blok S1/11
Tangerang 15318

Program Kerja Gubernur DKI Jakarta

Pemilihan kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta putaran kedua, 20 September 2012, diharapkan berjalan demokratis. Siapa pun yang terpilih, ke depan, Jakarta harus berubah menjadi lebih baik. Untuk itu, gubernur dan wakil gubernur terpilih mesti menata kembali DKI serta menjadikan DKI benchmark bagi kota-kota lain di Indonesia. Untuk itu, kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, saya mengusulkan:

  • Membuat Master Plan DKI Jakarta dengan visi dan misi menyejahterakan warganya. Setiap jengkal tanah di DKI Jakarta harus jelas peruntukannya dan dapat menyerap air hujan untuk mencegah banjir.
  • Menggairahkan aktivitas ekonomi kerakyatan dengan menata kembali pedagang kaki lima dan sektor informal. Untuk itu, sentra pedagang kaki lima dan sektor informal harus dikelola secara profesional.
  • Menata kembali pasar tradisional, pasar inpres di setiap wilayah DKI Jakarta.
  • Sampah, kebersihan lingkungan, dan kebersihan kali harus mendapat perhatian serius.
  • Menata kembali terminal bus di tengah kota dan memperbaiki manajemen angkutan kota yang selama ini tidak pernah mendapat penanganan serius. Terbatasnya jumlah bus kota mengakibatkan rakyat kecil selalu berimpitan bagaikan ikan cuek nyaris kecopetan di dalam bus kota.
  • Mendisiplinkan warga DKI Jakarta dalam berlalu lintas, agar berlalu lintas secara teratur dan santun.
  • Menyediakan sarana yang memadai bagi pejalan kaki.
  • Memberdayakan becak dan ojek sepeda sebagai alat angkut wisatawan. Area lokasi operasinya terbatas pada tempat-tempat bersejarah, pasar tradisional, atau tempat-tempat lain yang diatur dinas pariwisata.
  • Penghijauan Jakarta, antara lain dengan menanami semua tanah kosong dan lahan tidur.

Jantiar Sitorus
Jalan Flamboyan Blok FVII Nomor 9
Komplek RS Harapan Kita, Karawaci
Tangerang

Soal Keturunan Etnis dalam SMPTN

Anak kami lulusan SMA swasta cukup terkenal di kawasan Menteng, Jakarta, selalu masuk peringkat 5 besar di kelas. Pada akhir pengajaran, dia meraih peringkat 3 dengan predikat kelulusan summa cum laude. Dia juga mengikuti bimbingan belajar intens selama setahun penuh, untuk mempersiapkan diri masuk fakultas kedokteran perguruan tinggi negeri.

Namun anak kami gagal. Padahal dia merasa yakin dapat menjawab dengan benar hampir semua soal yang diuji, karena sudah menjadi makanan sehari-hari di bimbingan belajar.

Sebagai warga yang masih mempunyai tetes darah sedikit keturunan minoritas, rupanya hal itu menjadi hambatan untuk menembus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lewat SMPTN ataupun Simak UI, yang menurut sumber yang dipercaya hanya memberi jatah 5 persen bagi etnis tertentu. Dalam formulir pendaftaran, misalnya, ada kolom "keturunan etnis" yang harus diisi meski di KTP sudah dihapus.

Mohon agar Menteri Kesehatan yang baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rektor UI membenahi dunia kedokteran PTN, Panitia Seleksi SMPTN, dan Simak UI agar bersikap fair play, dan dengan demikian bisa mendapatkan benih-benih dokter yang terbaik untuk negeri tercinta.

Hendra Djaja Juwono
Jalan Flamboyan II F 3/15
Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur


Ralat

Pada alinea kedua dari atas tulisan di rubrik Kesehatan, Tempo edisi pekan lalu, berjudul "Untung Ada Dono" (halaman 56), terdapat kesalahan penulisan nama. Tertulis "... Dono Andono, dokter spesialis...." Yang benar "... Dono Antono, dokter spesialis...." Kepada yang bersangkutan, kami mohon maaf.
—Redaksi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus