Surat Pembaca

Dari Redaksi Muda, Ceria, Investigatif

Maret selalu istimewa bagi kami, awak majalah Tempo. Pada bulan inilah kami terbit, 37 tahun lalu. Usia yang matang, setidak—nya dibanding majalah sejenis yang ada di Indonesia saat ini. Dan dalam ulang tahun kami kali ini, kami ingin memberikan sesuatu yang baru untuk Anda.

Mulai pekan ini perwajahan majalah ini berubah. Warna, huruf, garis, foto, ilustrasi, infografis, serta bidang tata letak kami ganti dan perbarui. Mulai edisi ini kami banyak memakai warna oranye dan abu-abu dalam desain tiap halaman.

Oranye dipilih karena cerah, segar, muda, hangat, dan dinamis. Oranye pun diyakini banyak perancang dan perupa sebagai warna yang membawa semangat baru.

Abu-abu dipakai karena dalam beberapa tahun terakhir warna ini banyak dipakai seiring dengan mewabahnya gaya modern minimalis, khususnya dalam rancang visual, seperti desain produk, grafis, dan arsitektur. Abu-abu juga bersifat netral dan elegan. Kombinasi kedua warna itu bisa menyimbolkan sesuatu yang trendi, dinamis, dan elegan.

Tapi kami tak melupakan ”akar”. Warna merah yang telah lama menjadi corporate colour Tempo tetap kami pertahankan. Bukan takut kualat, tapi kami percaya bahwa merah itu berani. Logotype Tempo juga tak kami ubah karena telah menancap di benak khalayak.

Rubrikasi juga kami benahi. Tempo telah merancang beberapa rubrik baru yang akan muncul secara bergilir: Plesir, Kuliner, Keranjang, dan Hobi. Rubrik lama kami pertahankan, terutama yang merupakan kekuatan kami: Nasional, Investigasi, Ekonomi dan Bisnis, Selingan, serta Wawancara. Rubrik lama dan baru kami sajikan secara berkelompok. Tujuannya agar memudahkan Anda membaca. Semua kaya akan warna, kaya akan ilustrasi.

Selain itu, kami terus memperkuat liputan investigasi. Kami sadar bahwa kami tak sendiri. Setelah kebebasan pers diperoleh pada 1998, ratusan media cetak terbit, puluhan stasiun televisi bermunculan, serta Internet menyajikan informasi tanpa kenal tempat dan waktu. Tapi tak semuanya bisa menyajikan berita yang ”dalam”. Sebagai majalah berita mingguan, ”kedalaman” adalah kekuatan kami.

Karena itu, setiap pekan wartawan kami terus menyelisik skandal, kasus, penyelewengan, dan korupsi. Tujuannya agar Anda tahu tak hanya ”berita”, tapi ”cerita di balik berita”. Tak hanya desas-desus, tapi fakta sebenarnya.

Go younger, more investigative, itulah tekad kami. Dua hal yang mudah-mudahan bisa membuat Tempo tetap lekat di hati Anda semua.

—Redaksi

---

Penjelasan Litbang Agama

BERKAITAN dengan Catatan Pinggir Goenawan Mohamad pada Tempo edisi 3-9 Maret 2008, kami menerima banyak pertanyaan. Perlu kami jelaskan sebagai berikut ini.

1. Buku Kebenaran yang Hilang diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, bukan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Buku itu sepenuhnya dibiayai dengan dana DIPA Balai Litbang Agama Jakarta pada 2007 dan dicetak 600 eksemplar untuk komunitas peneliti di lingkungan Departemen Agama.

2. Balai Litbang Agama Jakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan agama serta merupakan satuan kerja dan program kerja sendiri, dengan wilayah kerja 13 provinsi, meliputi seluruh Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

3. Balai Litbang Agama Jakarta tidak pernah membuat nota kesepakatan apa pun dengan Yayasan Paramadina.

4. Agar tidak terjadi salah persepsi tentang segala sesuatu menyangkut buku tersebut, dapat menghubungi Balai Litbang Agama Jakarta, Jalan Rawa Kuning Nomor 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

A. MALIK Kepala Balai Litbang Agama

Kasus Pajak di Tangan Jaksa?

KASUS penggelapan pajak yang kini ditangani Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya segera dituntaskan oleh aparat pajak sendiri. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini bisa memberi celah bagi Kejaksaan Agung untuk turut cawe-cawe menangani kasus ini.

Kisah buruk penangkapan jaksa yang diduga terlibat suap saat menangani urusan utang konglomerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini telah menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat Kejaksaan.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak, yang kini menangani kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri Group, perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto, hendaknya segera menuntaskan kasus ini. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum. Keberhasilan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution akan dinilai dari kemampuannya menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan akurat.

I MADE ADIYAKSA Jatiwaringin, Jakarta Timur

Kritik buat Megawati

ENTAH berapa kali Megawati Soekarnoputri melontarkan istilah kontroversial. Mulai pernyataan tebar pesona, pencapaian di kaki bukit, tari poco-poco, dan kini Nabi bukan sarjana. Kebiasaan ini jauh berbeda dengan ketika Mega masih menjabat presiden, yang dikenal irit bicara.

Komentar Mega tentang syarat pencalonan presiden harus sarjana memperlihatkan reaksi berlebihan. Persyaratan itu baru pada tataran wacana, yang pada pemilihan umum lalu juga pernah mencuat. Komentar Mega bahwa Nabi tidak perlu sarjana tidak tepat. Nabi jelas bukan manusia biasa. Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Tuhan. Karena itu, jauh berbeda dengan manusia, termasuk dengan Megawati.

Nabi juga diangkat tidak melalui seleksi manusia seperti halnya presiden. Saya yakin Mega tidak berpretensi menyamakan dirinya dengan Nabi, apalagi hendak merendahkan Nabi. Namun, ungkapan itu sungguh tidak layak dan tidak relevan untuk menanggapi wacana-wacana politis.

HAYATUNA BILLAH Ragunan, Jakarta Selatan

Penanganan Tan Kian Tak Adil

SETELAH tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung, tersangka kasus korupsi duit Asabri, Tan Kian, malah mendapat keistimewaan dari aparat penegak hukum. Ia patut diacungi jempol. Bagaimana tidak?

Setelah menggelapkan uang Asabri US$ 13 juta selama 11 tahun, Tan Kian hanya disuruh mengembalikan uang tersebut dan dijamin Jaksa Agung tidak ditahan. Padahal ia juga diduga terlibat kasus kredit macet di BII US$ 12 juta dan kasus pembelian gedung Plaza Mutiara, asetnya sendiri, di Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terhormat, bandingkan dengan pelaku pencuri sandal jepit di masjid yang mencuri karena tidak bisa makan akibat dililit kemiskinan. Mereka bisa digebuk sampai mati atau terkena pasal pencurian dengan tuntutan penjara di atas lima tahun.

HERMAN S.S. Jakarta

Nasib Tragis Adam Air

NASIB maskapai Adam Air sungguh tragis. Masuknya raja televisi Hary Tanoesoedibjo pada 2007 ternyata tidak berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Malah maskapai penerbangan ini terancam gulung tikar.

Hengkangnya Global Transport Service, anak perusahaan PT Bhakti Investama Tbk. milik Hary Tanoe, dari maskapai tersebut amat memukul Adam Air. Tidak mengherankan jika Adam Suherman, Direktur Utama Adam Air, mengecap pengusaha media tersebut lepas tangan dari tanggung jawab.

Di masa mendatang, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan, selektif memilih dan mengizinkan masuknya investor baru di bisnis transportasi udara. Jangan sampai pengusaha model ”tabrak lari” dibiarkan berkeliaran bebas di udara. TransCare menuntut tanggung jawab moral Departemen Perhubungan.

NURDIN NURYADIN Koordinator Indonesia Transportation Care (TransCare)

Pemerasan Jaksa di Karawang

KASUS Jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga menerima suap dari Artalyta Suryani, orang dekat konglomerat Sjamsul Nursalim, mulai membawa korban. Jaksa Agung Hendarman Supandji mencopot Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M. Salim. Keduanya disebut-sebut terkait kasus Jaksa Urip.

Kejaksaan kini sedang disorot masyarakat. Kasus lain yang juga perlu perhatian adalah kasus pemerasan di Karawang, Jawa Barat. Ribuan guru menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Karawang memprotes tindakan jaksa yang suka memeras para guru. Aksi pada 17 Maret lalu itu diwarnai kericuhan.

Tindakan Jaksa Agung menangani kasus dugaan suap Jaksa Urip dapat menjadi langkah awal bagi Kejaksaan Agung untuk memperbaiki citranya. Namun, bagaimana dengan sepak terjang jaksa-jaksa di daerah, seperti yang terjadi di Karawang?

RENDY KAMESWARA Jonggol, Bogor

Penolakan Calon Gubernur BI

Dewan Perwakilan Rakyat telah menolak pencalonan Agus Martowardojo dan Raden Pardede sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia. Yang menyakitkan, penolakan itu sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum proses uji kelayakan atau fit and proper test dilakukan Komisi Keuangan DPR.

DPR boleh berkelit dan berdalih soal kapasitas dan profesionalitas yang dimiliki kedua calon tersebut. Juga soal kewenangan yang dimilikinya untuk menerima atau menolak calon yang diajukan Presiden. Namun, tak elok sejumlah anggota Dewan begitu bebas berkomentar tentang kapasitas kedua calon tersebut dan media gencar mempublikasikannya.

Saya kira, Agus dan Raden pantas untuk tersinggung. Pernyataan seperti itu merupakan pernyataan pribadi dan karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik pidana maupun perdata, agar menjadi pembelajaran bagi anggota Dewan yang terhormat, sehingga lebih dewasa mempublikasikan pernyataannya.

GERRY SETIAWAN Anggota Jaringan Epistoholik Jakarta (Jejak)

Audit Keuangan LSM

EUFORIA kebebasan pasca-keruntuhan rezim Orde Baru pada 1998 diwarnai menjamurnya beragam organisasi masyarakat sipil di Indonesia, salah satunya lembaga swadaya masyarakat. Banyak LSM yang masih sangat bergantung pada donatur dari luar negeri.

Sayangnya, selama ini LSM yang mengklaim dirinya sebagai badan otonom tidak dapat diaudit pemerintah. Di Inggris, audit terhadap keuangan LSM merupakan hal biasa. Bahkan pemerintah Inggris membuat undang-undang tentang pemantauan dana publik yang ditujukan untuk kegiatan yang tidak mencari keuntungan. Sementara itu, di Indonesia, hingga kini belum ada mekanisme kontrol bagi LSM.

Laporan yang dibuat baru sebatas pada lembaga donor. Jarang sekali ada LSM yang melaporkan kegiatannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran atau rekan kerja mereka. Sudah saatnya audit terhadap LSM diberlakukan.

ADE RACHMAN Bogor, Jawa Barat

Ironi Negeri Muslim

SALAH satu sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-11 Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dakar, Senegal, adalah konflik dan kemiskinan di berbagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Padahal 70 anggota OKI merupakan negara penghasil dan pemasok minyak dunia.

Ironis rasanya melihat kesenjangan luar biasa ini. Di satu sisi terdapat negara-negara kaya, di sisi lain kemiskinan terhampar. Masalah krusial lainnya, konflik yang melingkupi komunitas muslim, seperti di Irak, Libanon, Palestina, Sudan, dan beberapa negara Afrika.

Untuk penyelesaian konflik di Irak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengusulkan beberapa solusi, termasuk ditariknya pasukan Amerika dan digantikan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melibatkan negara-negara berpenduduk muslim. Tapi usul itu tidak digubris. Karena itu, perlu dibangun kebersamaan untuk berhadapan dengan kepentingan Amerika.

AKBAR LAKSONO Tanah Abang, Jakarta Pusat

Jalan Rusak di Jakarta

AWALNYA saya pikir cuma Depok yang membiarkan jalan rusak sepanjang Cinere sampai Parung Bingung. Tapi ternyata Jakarta Selatan sama saja. Saat pulang ke Sawangan, dalam kegelapan malam, mobil saya tersuruk di depan Perumahan Bona Indah, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ada lubang besar yang tak mungkin dihindari, karena berada tepat di tengah tikungan.

Ban mobil saya gembos. Setelah diperiksa tukang tambal ban, ternyata kondisinya lebih parah. Ban pecah di sisi atas dan bawah sehingga harus diganti. Saya cuma bisa menggerutu. Gubernur DKI Jakarta, yang katanya ahli tata kota, kenyataannya tak bisa berbuat banyak.

Mau menggugat pemerintah daerah seperti cerita-cerita di luar negeri, kemahalan ongkosnya. Sebagai pembayar pajak jalan raya, yang dikutip di surat tanda nomor kendaraan, dan pajak pendapatan yang disetor ke pemerintah, saya kecewa. Jika ada warga negara dirugikan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab?

Ahmad Taufik Parung Bingung, Depok

Teroris Dilepas, Koruptor Dipelihara

Teroris nomor wahid Singapura, Mas Slamet Kastari alias Edi Haryanto, kabur dari ruang tahanan Whitley Road Detention Center, Singapura, Rabu, 27 Februari lalu. Kastari, yang disebut-sebut sebagai tokoh Jamaah Islamiyah Singapura, kabur ketika minta izin ke toilet.

Pelarian Kastari seharusnya membuat malu Singapura, yang dianggap berpengalaman dalam sistem keamanan. Pemimpin Jamaah Islamiyah Singapura itu menderita cacat kaki alias pincang. Di pihak lain, penjara Singapura canggih, polisinya terampil dengan senjata modern, bahkan pasukan tempurnya bisa diandalkan. Namun, mereka tak mampu memburu Kastari. Pasukan paramiliter Gurkha pun balik ke markas dengan tangan hampa. Benarkah Kastari kabur? Melarikan diri atau sengaja dikaburkan negeri Lee Kuan Yew?

Tampaknya menggenjot pertumbuhan ekonomi bagi Singapura lebih gampang daripada memburu buron teroris. Singapura selama ini menjadi surga bagi koruptor asal Indonesia. Kemajuan ekonominya pesat berkat dana-dana haram para koruptor. Indonesia sampai sekarang belum bisa membawa mereka ke Tanah Air untuk diadili karena gagalnya penandatanganan perjanjian ekstradisi.

Reza Sanubari Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan

---

RALAT

DALAM rubrik wawancara dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Tempo edisi 10-16 Maret 2008, halaman 39, tertulis Antasari lulusan Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Seharusnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini.