Tak Perlu Bentuk Menteri Pertama

Apakah pembentukan menteri pertama diperlukan?  (19-25 Mei 2000) Ya 14,4% 87 Tidak 81% 490 Tidak tahu 5,0% 30 Total 100% 607

Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Achmad Tirtosudiro, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan soal pembentukan ’’menteri pertama” dengan alasan pemerintahan Gus Dur-Megawati tidak efektif. Menteri pertama, yang bertugas mengurusi masalah teknis detail dan problem sehari-hari pemerintahan itu, menurut dia akan membuat presiden dan wakil presiden memiliki waktu dan tenaga untuk memikirkan berbagai masalah yang lebih utama.

Usulan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju dengan usulan ini antara lain Rektor UGM, Ichlasul Amal, dengan alasan siapa tahu usulan ini bisa menjadi terobosan untuk mengatasi kemacetan sekarang ini. Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung menolak usulan ini dengan alasan penunjukan menteri pertama akan mengubah total susunan kabinet yang ada, padahal kabinet Gus Dur adalah kabinet koalisi.

Saat masalah ini diangkat dalam jajak pendapat di Tempo Interaktif, sebagian besar pengakses jajak pendapat Indikator (81 persen) tidak sependapat dengan Ketua DPA dan Ichlasul Amal. Hanya sebagian kecil (14 persen) yang memandang perlu pembentukan menteri pertama itu, sedangkan sisanya menjawab tidak tahu.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Untuk jajak pendapat Indikator mendatang, kami akan mengangkat pernyataan Jaksa Agung Marzuki Darusman pada Senin lalu (22/05), soal rencana ’’pemindahan rumah” mantan presiden Soeharto dari rumah pribadinya di Jalan Cendana, Jakarta, ke rumah milik negara. Bagaimana jika mantan presiden Soeharto ’’dipindahkan” ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu? Silakan, nyatakan pendapat Anda di www.tempo.co.id.