TEMPO, 18 Februari 1978

Imlek pada awal Februari 1978. Perayaan hari besar warga keturunan Cina ini berlangsung sepi. Barongsai dan liong tak mungkin diarak keliling kota. Di sekitar kelenteng memang ramai, tapi yang berkumpul hanya mereka penganut Konghucu dan Buddha. Selebihnya, kemeriahan berlangsung dalam diam. Mereka, kaum keturunan Cina, tak bisa mengarak barongsai (singa Cina) dan liong (naga) ke jalanan karena dilarang pemerintah. Inilah keputusan yang dikeluarkan pemerintah setelah G30S-PKI 1965 meletus. Imlek pun berlangsung seperti biasa. Tidak ada libur nasional, juga tak ada sambutan meriah seperti hari besar umat lain. Itulah nasib keturunan Cina pada masa Soeharto berkuasa. Nasib yang suram, jauh berbeda dibandingkan dengan masa ketika Sukarno menjadi presiden. Pada masa Sukarno, tiga orang keturunan ditempatkan sejajar di dalam kabinet 100 menteri. Sukarno bahkan menyebut kaum keturunan Cina itu sebagai "suku peranakan Tionghoa", sama seperti semua orang menyebut "suku Sunda", "suku Jawa", atau "suku Batak" tanpa atmosfer kecurigaan. Dan semua itu musnah begitu Soeharto berkuasa. Satu demi satu, identitas kecinaan disingkirkan, tabu untuk ditampilkan, melalui berbagai peraturan. Pada era reformasi, semua peraturan dan larangan yang beratmosfer warga keturunan itu dicabut. Imlek kembali dirayakan dengan arak-arakan barongsai dan liong. Tapi apakah masalah asimilasi sudah selesai? Ternyata jalan masih panjang. Sekarang pun, masih banyak persoalan yang belum selesai.