Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apakah tindakan DPR menghambat anggaran pembangunan gedung baru KPK adalah cara politikus yang terjerat korupsi menekan KPK?
[28 Juni-4 Juli] |
||
Ya | ||
95,1% | (855) | |
Tidak | ||
4% | (36) | |
Tidak Tahu | ||
0,9% | (8) | |
Total | (100%) | 899 |
Yahoo Indonesia
Apakah tindakan DPR menghambat anggaran pembangunan gedung baru KPK adalah cara politikus yang terjerat korupsi menekan KPK?
[28 Juni-4 Juli] |
||
Ya | ||
92,13% | (5.113) | |
Tidak | ||
4,88% | (271) | |
Tidak Tahu | ||
2,99% | (166) | |
Total | (100%) | 5.550 |
UPAYA Komisi Pemberantasan Korupsi membangun gedung baru tak berjalan mulus. Pencairan dana sekitar Rp 160 miliar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak tahun lalu diganjal anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai sikap itu merupakan siasat mengerdilkan peran lembaga antirasuah tersebut. Ini merupakan langkah lanjutan untuk menggerogoti kembali kekuasaan KPK. Sebelumnya, politikus Senayan hendak menghapus wewenang penindakan dan penuntutan dengan mengusung revisi Undang-Undang KPK. Mayoritas pembaca Tempo.co dan Yahoo! Indonesia meyakini tindakan DPR itu merupakan cara politikus yang terjerat korupsi menekan KPK. Pembaca Yahoo! Indonesia yang berpendapat demikian mencapai 92 persen, sedangkan di Tempo.co 95,1 persen. |
Ikuti Polling Indikator di www.yahoo.co.id |
Indikator Pekan Ini Apakah Anda percaya bahwa pembangunan jembatan Selat Sunda akan membawa manfaat positif bagi perekonomian di Sumatera? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co. |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo