Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setujukah Anda bila mantan presiden Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional? | ||
Ya | ||
28,06% | 408 | |
Tidak | ||
68,71% | 999 | |
Tidak tahu | ||
3,23% | 47 | |
Total | 100% | 1.454 |
SEBUAH prakarsa datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, Senin dua pekan lalu. Ia berniat meminta izin dari Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla untuk memprakarsai pemberian gelar pahlawan nasional dari pemerintah kepada mantan presiden Soeharto.
Tentangan langsung menghambur. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, mengatakan bahwa Soeharto tidak layak mendapat gelar itu. Alasannya, justru di tangan Soehartolah negeri ini kini menanggung utang segunung. "Tiap tahun, negara harus membayar utang Rp 130 triliun," ujarnya. Suara senada datang dari para politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.
Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif menunjukkan hampir 70 persen responden tidak setuju atas usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Komentar
Saya tidak setuju pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Gelar tersebut akan menyakiti jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban kekejaman rezim Soeharto.
(Mustapha, Malang)
Sebelum berbagai kasus yang melibatkan alm. Soeharto mendapat keputusan hukum tetap, gelar pahlawan tidak layak diberikan. Bila semuanya menunjukkan hasil positif, barulah gelar pahlawan dapat dipertimbangkan.
(Sandy, Banjarmasin)
Orang-orang bobrok di sekeliling Pak Hartolah yang membuatnya terjebak. Jasa beliau sungguh besar, terutama saat komunis masuk ke Indonesia. Kepahlawanan Pak Harto tidak perlu diperdebatkan lagi. Jangan tutup mata atas semua jasa beliau.
(Wendry, Manado)
Pak Harto wajib kita anugerahi gelar pahlawan nasional, karena jasa dan pengabdiannya terhadap Indonesia. Terlepas dari kesalahannya, betapa banyak kemajuan bangsa ini di masa kepemimpinannya.
(Rawing, Jakarta)
Indikator Pekan Depan Rapat antara Wakil Presiden dan sejumlah menteri memutuskan pemerintah akan membatasi konsumsi minyak tanah, premium, dan solar lewat penggunaan kartu kendali. Konsumen akan mendapat kartu kendali yang ditetapkan melalui sensus oleh BPH Migas, Pertamina, dan penyalur. Kebijakan ini buntut dari rencana pemotongan anggaran subsidi BBM dan listrik masing-masing Rp 10 triliun. Dana penghematan akan dialokasikan untuk program stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Menurut Anda, efektifkah pembatasan penggunaan BBM lewat kartu kendali? Kami tunggu jawaban Anda di www.tempointeraktif.com |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo