Menyoal Ujian Nasional

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Assessment ini terdiri atas kemampuan bernalar memakai bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Menurut Nadiem, perubahan itu untuk menjawab keresahan siswa ataupun manajemen sekolah terhadap pelaksanaan Ujian Nasional yang dianggap memiliki dampak negatif. Gagasan Nadiem itu menuai dukungan dan penolakan dari masyarakat dan praktisi pendidikan. Perdebatan paling sering muncul adalah seputar persoalan bagaimana cara mengukur kualitas sekolah dan hasil pengajaran kepada siswa jika ujian nasional dihapuskan.

Perubahan sistem penilaian kualitas sekolah dan hasil belajar siswa kerap terjadi di Indonesia. Pada 1950, pemerintah menerapkan sistem evaluasi nasional bernama Ujian Penghabisan, yang selanjutnya berganti nama menjadi Ujian Negara pada 1965. Pada 1972, pemerintah kembali mengubahnya menjadi Ujian Sekolah, yang bertahan selama delapan tahun dan berubah menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) pada 1980. Selanjutnya, pada 2001, Ebtanas berganti menjadi Ujian Akhir Nasional.

Majalah Tempo pernah menulis berita bertajuk “Kembali ke Ujian Negara” yang mengulas perdebatan pelaksanaan Ebtanas pada 14 April 1984. Selama empat tahun pelaksanaan Ebtanas berlangsung kurang mulus dan mesti dilakukan secara bertahap. Mula-mula hanya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang bisa diujikan secara nasional. Selanjutnya secara bertahap ditambah dengan ujian Bahasa Indonesia. Lalu ditambah Geografi dan Biologi. Pada 1984, Ebtanas untuk sekolah menengah atas ditambah lagi dengan Matematika untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial serta Sejarah untuk jurusan Bahasa. “Memang ada ide nanti semua diebtanaskan,” kata Benny Soeprapto, Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Usaha mencoba melaksanakan ide itu tak lepas dari niat memeratakan mutu pendidikan secara nasional. Pada 1965, pemerintah menggagas Ujian Negara sebagai metode evaluasi kualitas sekolah dan hasil belajar siswa. Pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam pelaksanaan Ujian Negara, termasuk menyiapkan bahan ujian. Semua siswa akan menghadapi soal ujian yang sama. Masalahnya, kebocoran soal ujian terjadi di mana-mana hingga akhirnya pemerintah mengubah Ujian Negara menjadi Ujian Sekolah, yang menyerahkan pembuatan soal ujian kepada tiap sekolah pada 1972.