Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tengah mempersiapkan peta endapan tsunami dengan skala 1:10.000 untuk meminimalisir dampak bencana tersebut di pesisir Selatan Jawa. Pemerintah daerah turut dilibatkan dan proyek ini telah menghabiskan biaya sebesar Rp 500 juta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Perlu segera dipikirkan strategi pengurangan risiko oleh pemerintah daerah dengan efek pengembangan di jalur selatan Jawa,” ucap Eko Yulianto selaku Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI pada Kamis, 25 Juli 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembentukan peta dilakukan dengan menggunakan model tsunami berdasarkan parameter sumber gempa.
Peta endapan digunakan sebagai basis kajian risiko tsunami, supaya pemerintah daerah dapat dengan mudah menghitung dan merencanakan proses penanggulangan bencana. Metode ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga berfungsi sebagai basis mitigasi bencana.
“Peta topografi yang paling detail di Indonesia skalanya baru 1:25.000 dan itu pun hanya melingkupi wilayah Jawa. Di luar Jawa skalanya lebih kasar lagi, bisa mencapai 1:250.000. Bagaimana mau menghitung risiko bencana lebih akurat?” ujarnya.
Peta ini ditargetkan rampung pada tahun 2020, dengan tahap percobaan awal pada 12 daerah pesisir selatan Jawa. Wilayah seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta dan Pacitan dianggap memiliki kerentanan bencana tsunami yang tinggi.
Dalam mengurangi risiko tsunami, Jepang pernah membangun tanggul di pesisir pantai dengan tinggi 5 meter. Namun, saat bencana gempa dan tsunami 2011 terjadi, tanggul itu tak mampu menahan kekuatan ombak tsunami.
Sedangkan wilayah pesisir selatan Jawa memiliki tanggul alami dalam bentuk gumuk pasir yang memiliki ketinggian di atas 5 meter. Kebanyakan tanggul alami itu justru dijadikan tempat pertambangan pasir.
“Pemahaman ini harus kita bangun. Konteks pemberdayaan kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah, sehingga cara pandangnya tidak hanya parsial atau ekonomik, tapi juga secara utuh agar pertimbangannya sangat luas dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Simak artikel lainnya tentang tsunami di kanal Tekno Tempo.co.
CAECILIA EERSTA