Wajib Jilbab di Sekolah Negeri, Dosen UM Surabaya Sebut Strategi Populis Gaet Mayoritas

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah SMA Negeri di  Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perhatian usai seorang siswi melapor bahwa dirinya dipaksa pakai jilbab. Perdebatan tentang jilbab di sekolah negeri bukan sesuatu yang baru. Beberapa tahun lalu, perdebatan serupa pun mengemuka juga di Yogyakarta, Banyuwangi, Jakarta, dan beberapa wilayah di Indonesia.

Dari semua hasil perdebatan tersebut selalu berujung pada ungkapan permohonan maaf pihak sekolah negeri atau pencabutan aturan terkait keharusan penggunaan jilbab. Radius Setiyawan, Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan sekolah negeri sebagai arena bertemunya etnis, ras, dan agama kerap kali menjadi arena pertarungan identitas. Menurut dia, selalu ada usaha untuk mewajibkan penggunaan jilbab di sebuah institusi pendidikan yang berujung pada perdebatan. 

"Perdebatan kerap hadir dipicu oleh usaha memaksakan penggunaan jilbab untuk siswi yang merasa tidak menjadi bagian dari identitas tersebut,” jelas Radius dikutip dari laman UM Surabaya pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Dia mengatakan dalam kasus tersebut, negara perlu hadir baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna memastikan tidak ada paksaan dalam penggunaan atribut tertentu. "Negara perlu memastikan hal tersebut karena sekolah sejatinya adalah ruang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” kata Radius yang merupakan pengajar mata kuliah Cultural Studies.

Menurutnya, pemimpin daerah kerap kali tak berdaya menghadapai hal tersebut. Sebab, kata dia, yang menjadi pertimbangan adalah aspek politik. Ia mencontohkan soal usaha kepala daerah memperoleh simpati publik atas warga mayoritas. "Strategi populis yang kerap kali terjadi, sehingga tidak heran banyak kepala daerah bersikap ambigu atas kebijakan tersebut," ujarnya.