Meskipun ada kampanye adam malik

NASIB film Saija dan Adinda kini masih terkatung-katung. Badan Sensor Film bertahan pada putusannya untuk melarang film tersebut diedarkan di wilayah hukum Indonesia. Hiswara Darmaputra, pemilik film itu untuk peredaran di Indonesia, tentu saja tidak tinggal diam setelah menanamkan sejumlah besar uang pada film tersebut. Sulit ditemui oleh wartawan, Hiswara ternyata sempat menulis sejumlah surat ke alamat pemerintah dan mass media. Lewat surat-surat itu tentu saja Hiswara membela filmnya. Bukan cuma itu Hiswara yang kenal banyak orang penting di republik ini kabarnya sibuk pula menghubungi tokoh-tokoh tersebut. Dalam rangka kampanye untuk melawan BSF itulah nampaknya maka di Singapura awal Agustus yang lalu Hiswara mengatur sebuah acara pemutaran film Saija dan Adinda. Sempat diajak nonton oleh Hiswara antara lain Menlu Adam Malik yang waktu itu dalam perjalanan pulang dari KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Adam Malik kelihatannya terkesan oleh film itu, ini terbukti oleh seruannya kepada generasi muda Indonesia agar menyempatkan diri menonton film tersebut. Seruan yang disampaikannya lewat ceramahnya di Menteng Raya 31 tanggal 10 Agustus yang lalu, terlontar ketika Adam bercerita mengenai penindasan kaum penjajah terhadap bangsa Indonesia. "Kalau melihat film itu baru bisa merasakan penindasan dan kemiskinan akibat penjajahan yang menimbulkan perlawanan," begitu Adam antara lain berkata. Satu-satunya Jalan . . . Tapi Adam tidak cuma berkampanye untuk film punya Hiswara itu. Lewat ceramah yang sama, Adam Malik juga bertindak sebagai kritikus film. Yang dikecam Adam adalah penggambaran bupati sebagai pemeras. Kata Adam: "Jangan begitulah, karena saya dulu juga kenal dengan anak bupati. Dan mereka tidak menindas." Ketika berbicara mengenai adanya asisten residen yang membela rakyat, Adam berkata: "Itu hanya satu di antara yang beribu-ribu." Tanpa menyebut kritik Adam Malik, Eiswara dalam suratnya kepada TEMPO menyebut seruan Adam kepada generasi muda itu sebagai satu pendapat lain di tengah banyaknya"perbedaan-perbedaan pendapat mengenai film ini." Bahkan kepada TEMPO Hiswara ada menawarkan nama-nama sejumlah orang "terkemuka dan terhormat" yang "cukup mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberikan penilaian ilmiah terhadap film Saija dan Adinda," yang pendapatnya tentang film ini agak berbeda dengan pendapat Mohamad Said (BSF) dan Soemarmo (BSF). Meski demikian, hingga kini belum terbetik berita mengenai teguran atau tekanan terhadap pihak sensor yang telah berani melarang peredaran film buatan Indonesia-Belanda itu. Soemarmo malahan menyebut Kedutaan Besar Belanda sebagai pihak yang telah melakukan pendekatan kepada BSF dengan harapan agar keputusan penolakan itu bisa diubah. Soemarmo menolak. Katanya: "Satu-satunya jalan ialah merevisi film itu." Revisi yang diinginkan BSF itu barangkali saja bisa diterima oleh Hiswara sebagai pemilik film tersebut di Indonesia. Tapi soalnya bukan cuma membutuhkan uang yang banyak, juga kesediaan Fons Rademakers sebagai sutradara ikut menentukan bisa tidaknya film itu direvisi. Sebuah keterangan dari kalangan yang dekat dengan Hiswara menyebutkan tidak mungkinnya revisi itu dilakukan lantaran alasan keuangan. Tapi lebih dari alasan keuangan adalah penolakan Fons untuk mengerjakan kembali filmnya itu. (lihat wawancara). Barangkali karena tidak mungkin melakukan revisi itulah maka Hiswara mencoba menyelamatkan filmnya dengan cara melawan argumentasi pelarangan BSF itu. Salah satu cara pembelaan itu adalah menyebut skenario dan elited rush copy film itu sebagai telah diperiksa dan disetujui oleh pemerintah. Tapi kepala Bina Produksi Direktorat Film Deppen, drs Mulyarso, memberikan keterangan lain. Mengakui bahwa skenario Saija dan Adinda memang telah diperika oleh pihaknya, Mulyarso juga berkala: "Dalam persetujuan atas skenario itu, diberikan pula catatan mengenai mana yang harus diubah dan mana yang harus diperbaiki. Namun Mulyarso tak menunjukkan catatan itu.