Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wawancara

<font size=2 color=#CC0000>Dahlan Iskan:</font><br />Tarif Listrik Tak Harus Naik

21 Juni 2010 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sindiran itu terucap di Pulau Bidadari. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan saat itu menyentil Dewan Perwakilan Rakyat yang menentang kenaikan listrik dengan alasan kasihan kepada rakyat miskin. Dahlan berkata, PLN berani memberikan listrik gratis kepada rakyat miskin. "Ayo kita lihat siapa yang lebih berpihak kepada rakyat," ujarnya. Anehnya, DPR justru menanggapi sindiran itu sebagai kese riusan PLN menggratiskan listrik.

Pekan lalu, DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan tarif listrik 10 persen, turun dari rencana awal 15 persen. Namun pemerintah memberikan tambahan subsidi buat melaksa nakan program tak ada pemadaman dan pemasangan listrik di seluruh wilayah. Bagi PLN, kenaikan tarif listrik memang hanya cukup untuk menambal biaya operasional.

Setelah reda urusan dengan DPR, Ka mis pekan lalu Dahlan membawa rombongan pejabat PLN ke kantor ma jalah Tempo. Ikut serta Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko Murtaqi Syamsuddin, Direktur Perencanaan dan Teknologi Nasri Sebayang, Direktur Operasi Jawa-Bali I Gusti Agung Ngurah Adnyana, dan Direktur Opera si Indonesia Barat Harry Jaya Pah lawan.

Lima penggede pabrik setrum negara ini membeberkan berbagai masalah kelistrikan mulai subsidi, tarif, sampai rencana perusahaan ke depan. "Dengan lima orang ini, saya kira sudah mencapai kuorum," Dahlan mengawali pembicaraan dengan nada canda.

Tarif listrik akhirnya naik juga.

Kalau harga bahan bakar minyak naik, kenapa rakyat tak pernah marah sama Pertamina? Tapi, bila tarif dasar listrik naik, mengapa orang marah kepada PLN? Kalau ada kampung belum dapat listrik, orang marah kepada PLN. Padahal sama sekali tak ada hubungan dan bukan wewenang PLN. Undang-undang mengatakan tarif diatur pemerintah dan DPR.

Jadi elektrifikasi merupakan kewajiban pemerintah?

Stasiun televisi kan tak wajib membuat semua penduduk punya televisi. Stasiun televisi hanya membuat prog ram baik sehingga orang terangsang membeli televisi. Jadi diputuskan tarif naik, tapi elektrifikasi harus naik 1,5 juta rumah tangga. Sudah saya ta nyakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, elektrifikasi itu tugas pemerintah.

Benarkah kapasitas listrik di Jawa tak ada masalah, hampir mencapai 22 ribu megawatt dan beban puncaknya 17 ribu?

Beban puncak sekarang bukan 17 ribu lagi, nyaris 18 ribu megawatt. Yang terpasang ada 22 ribu megawatt. Jadi sisa 4.000. Jumlah ini sebenarnya mepet sehingga kalau satu pembangkit saja menjalani pemeliharaan, akan terganggu. Kalau ada perbaikan, cadangan tinggal seribu. Jadi cadangan bersih itu seribu megawatt sehingga kalau ada lonjakan tiba-tiba, bisa bahaya. Bisa dikatakan Jawa dan Sumatera tak ada masalah.

Banyak industri masih menggunakan listrik PLN karena murah dengan sub sidi ....

Menurut saya, PLN itu berlebihan kebaikannya. Kalau PLN mengikuti aturan yang ada, pemerintah yang kesulitan. Misalnya, subsidi sekarang Rp 55 triliun. Seandainya PLN bekerja biasa, supaya tak dikecam orang serta tanpa trik, subsidinya bisa Rp 70 triliun. Bisa saja dibiarkan. Subsidi kan tugas pemerintah, bukan PLN.

Murtaqi: Pada 2008, menjelang krisis, pemerintah menyampaikan misi PLN ada dua, yakni listrik tak boleh padam dan direksi harus bisa menurunkan besaran subsidi dengan cara apa pun. Jadi pertama, turunkan biaya pokok, dan kedua, cari tambahan revenue.

Berapa jumlah subsidi dalam perhitung an awal PLN?

Murtaqi: Kami tak menetapkan satu, tapi beberapa skenario. Kalau tarif tak naik, tambahan sekitar Rp 9 triliun dari besaran subsidi sekarang dengan asumsi harga BBM sama. Jadi, kalau tarifnya dinaikkan 10 persen, subsidi nya cukup 55,1 triliun. Kalau tarif tak naik, jadi sekitar Rp 64 triliun. Tinggal apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya kuat menambah subsidi itu?

Awalnya tarif mau naik 15 persen lalu jadi 10. Bagaimana ceritanya?

Tarif dasar itu murni keputus an politik. Tak ada pertimbangan ekonomi atau kesehatan perusahaan. Mau be rapa besarnya sudah perasaan politik.

Subsidi kan Rp 38 triliun, bagaimana bisa melonjak?

Murtaqi: Dalam APBN 2009 subsidi ditetapkan Rp 38 triliun dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$ 65 per barel dan kurs Rp 9.500. Dengan subsidi sebesar itu, tarif naik 15 persen. Karena Januari dan Februari tak bisa dieksekusi dan harga minyak naik, ada perubahan APBN. Jadi kenaikan subsidi itu karena perubahan ICP, kurs, dan penundaan eksekusi kenaikan ta rif. Juga ditambah prediksi pasokan gas turun pada 2010.

Tarif sudah naik mengapa subsidi juga naik?

Karena harga minyak mulai naik dan ada permintaan tak boleh ada pemadaman bergilir di seluruh Indonesia. Sean dainya harga minyak sama dengan tahun lalu, meskipun ada gerakan tak ada pemadaman bergilir, subsidi PLN bisa turun karena lebih efisien.

PLN beberapa kali bertemu dengan peng usaha, bagaimana sikap mereka tentang kenaikan tarif listrik?

Menolak. Semua kenaikan tarif apa pun harus ditolak.

Harry:Pengusaha menerima kenaik an tarif, tapi mereka meminta ketentuan yang menyulitkan dihapuskan. Misalnya, pembatasan pemakaian beban puncak dan tarif multiguna.

Berapa investasi yang dibutuhkan agar 19 juta keluarga mendapat listrik dan listrik tidak byar-pet?

Nasri: Dalam lima tahun ini, kami butuh investasi rata-rata Rp 72 triliun setahun. Ketika menghitung kenaikan tarif 15 persen, kami sudah bisa menghimpun internal fund. Kalau 10 persen hanya untuk biaya operasi, sama sekali tak bisa berinvestasi. Jadi investasi hanya bisa dibiayai dari margin.

Jadi, sampai tahun ini tak ada inves tasi?

Nasri: Ada, tapi bukan dari subsidi. Kami berinvestasi dari margin yang dimanfaatkan untuk meng-generate fund alias utang. Kalau tarif listrik naik 15 persen, kami bisa menghimpun dana internal untuk investasi.

Apakah target tak ada pemadaman bergilir pada akhir Juni bisa tercapai?

Masalah di luar Jawa lebih karena daya pembangkitnya. Di luar Jawa itu betul-betul tidak cukup. Ambon itu kurang 60 persen, Palu 60 persen, dan Mataram 40 persen. Itu kan bukan kurang, memang enggak ada. Kalau kurang itu 5 atau 10 persen.

Di Jawa hanya masalah kekurangan trafo?

Oktober tahun ini, daya cadangan 4.000 bisa menjadi 6.000. Jadi relatif bisa menambah pelanggan baru atau orang yang mau meningkatkan daya. Namun jalur untuk menyalurkannya belum cukup, karena harus beli trafo Interbus Transformer (IBT) yang besar. Dulu belinya Rp 120 miliar, seka rang kami beli Rp 67 miliar. Selain itu, harus ada trafo distribusi yang kecil-kecil. Ya, trafo IBT dan distribusi harus terpasang Oktober. Jadi Oktober-Novem ber itu akan menjadi golden time di Jawa.

Dulu ada kekhawatiran proses peng adaan trafo akan lama sehingga perlu penunjukan langsung?

Tak jadi, tak berani penunjukan langsung. Sekarang sudah selesai semua proses pengadaannya. Teman-teman di PLN ini kan pintar semua. Tahu persoalan dan cara menyelesaikannya, hanya soal keputusan.

Perencanaan listrik di Sulawesi memang terkait dengan Donggi-Senoro?

Pak Nasri sudah menyelesaikan perencanaan listrik Sumatera dan Kalimantan sampai 2015. Sekarang semua tender sudah dikerjakan. Sulawesi memang belum. Apakah kita percepat Sulawesi? Tunggu dulu keputusan pasok an gas dari Donggi-Senoro. Kalau gas Donggi-Senoro 100 persen untuk PLN atau 75 persen ekspor, perencanaannya akan beda. Pilihannya sudah ada.

PLN ingin seperti apa?

Maunya kami, ya 100 persen. Kalau du lu memang enggak bisa. Dulu tidak mungkin dalam negeri dapat 100 persen karena selalu menuntut harga murah, jadi investor takut. PLN mau beli de ngan harga kira-kira 6 sen. Jadi tak ada alasan tak menjual.

Bagaimana perencanaan listrik di Kalimantan, terutama terkait dengan pasokan listrik di perbatasan?

Nasri: Kalimantan kita bagi dalam dua sistem: Kalimantan Barat serta Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur. Di Kalimantan Barat sedang dibangun pembangkit listrik tenaga uap. Kita juga menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Sarawak Se sco yang membangun PLTA Bakun. Mere ka bangun PLTA pada beban puncak, dan PLTU kita untuk beban dasar. Saling menguntungkan. Di Kalimantan Timur dan Tengah kami juga akan membangun pembangkit listrik tenaga gas. Pada 2012 semuanya bisa selesai.

Mengapa kita tak mengedepankan pembangkit listrik tenaga air?

Sudah kita tetapkan Sumatera menjadi ibu kota pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu tempatnya di gunung-gunung. Mereka tertarik membangun, tapi listriknya dikirim ke mana? Sudah kita putuskan bulan lalu membangun gardu hubung di daerah pelosok sehing ga bisa mengakomodasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air, perlu memelihara hutan supaya awet dalam jangka waktu lama?

Betul. Seperti di Vietnam sekarang. Saya bertemu dengan orang yang berinvestasi di Vietnam. Kata dia, tahun ini pembangkit listrik tenaga air di Vietnam tinggal 25 persen sehingga mengalami krisis listrik luar biasa karena hulunya tak dijaga.

Beberapa perusahaan swasta membuat pembangkit mikrohidro dan kelebihan daya. Apakah PLN bisa menyerap kelebih an daya itu?

Ada beberapa yang belum kami pakai karena soal teknis, misalnya di Tanjung Pinang ada kelebihan daya 7,5 megawatt. Kami sudah oke dan senang karena tak perlu beli genset. Tapi ternyata frekuensinya berbeda. Di Tanjung Pinang itu memang parah. Manajer kami dijemur di lapangan. Mungkin rakyat berpendapat, kalau manajer dijemur, listriknya keluar. Padahal dijemur tiga hari juga enggak akan keluar. Sekarang sudah beres.

Apakah masih terjadi praktek pencurian listrik oleh kalangan industri?

Tentu masih, saya menerima banyak laporan adanya pencurian. Di Jakarta itu, Anda masuk gang, pasti menemukan pelanggaran. Dari lima yang diperiksa, satu melanggar.

Bukankah pencurian listrik seharusnya gampang dilacak?

Adnyana:
Dari data kami, tingkat pen curian di Jakarta paling banyak, di atas 20 persen dari jumlah pelanggan. Industri ada juga yang melanggar, mi sal nya di Jawa Timur. Kami mengguna kan alat tanpa ketahuan perusahaan itu. Begitu mereka mencuri, alatnya merekam dan ketahuan. Kami bawa ke pengadilan dan menang.

Banyak pelanggan mengeluhkan Call Center PLN....

Dulu call center dibuat dengan meniru bank. Ternyata problemnya berbeda. Kalau bank, satu ATM mati, tak semua pelanggan mengadu. Kalau listrik, satu gardu mati, berarti 500 orang pada detik yang sama mengadu. Hampir ketemu jalan keluarnya, yakni semua pelanggan akan diberi barcode. Pelanggan tinggal masukkan kode kalau mati lampu. Masuk call center dalam bentuk data, bukan suara. Semua dijawab serentak karena persoalannya sama. Ini solusi terbaik, tapi belum diterapkan, masih dipelajari. Ini ide yang membuat saya bahagia.

Dahlan Iskan

Tempat dan tanggal lahir: Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951

Pendidikan: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Samarinda

Karier:

  • Direktur Utama PT PLN Desember 2009-sekarang
  • Pemimpin Jawa Pos Group
  • Direktur Utama Perusahaan Daerah PT PWU Jatim Group
  • Komisaris Power Plant PT Prima Electric Power
  • Direktur Utama Power Plant PT Cahaya Fajar Kaltim
  • Komisaris Kaltim Electric Power
  • Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Image of Tempo
    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
    • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
    • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
    • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
    • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
    • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
    Lihat Benefit Lainnya

    Image of Tempo

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    >
    Logo Tempo
    Unduh aplikasi Tempo
    download tempo from appstoredownload tempo from playstore
    Ikuti Media Sosial Kami
    © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
    Beranda Harian Mingguan Tempo Plus