Data Pemilih Sekarang Jauh Lebih Akurat

Seminggu menjelang pemilihan umum legislatif 9 April 2014, Husni Kamil Manik semakin sering pulang ke rumah pada tengah malam. Persiapan logistik pemilu hampir 100 persen selesai. Tapi hal itu tak membuatnya bisa bernapas lega. Baru-baru ini ada temuan kertas suara bermasalah. Gradasi warna tidak tepat. Ada pula yang sobek, terbakar, atau terkena banjir. "Tapi jumlahnya hanya 0,5 persen dari total surat suara yang dibutuhkan," katanya. Semuanya telah mendapat penanganan untuk segera diganti.

Lalu ada masalah klasik saat pemilu, yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yang tak akurat. Pemilihan umum legislatif di Hong Kong pada 30 Maret lalu bisa jadi contoh. Masih banyak warga Indonesia di sana yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tak masuk DPT. Temuan ini, menurut Husni, akan menjadi evaluasi penting untuk pemutakhiran data pada pemilihan presiden 9 Juli nanti.

Kekhawatiran terbesar bisa terjadi sehari sebelum pencoblosan. Ketika itu logistik pemilu akan menuju tempat pemungutan suara. "Kalau terjadi cuaca ekstrem, saya sangat khawatir logistik tidak sampai," ujar bapak tiga anak ini. Rabu pekan lalu, Husni menjelaskan berbagai persoalan pelaksanaan pemilihan umum kepada wartawan Tempo Sorta Tobing dan Febriana Firdaus serta fotografer Aditia Noviansyah di kantor pusat KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Daftar pemilih tetap sudah tidak ada masalah lagi?

Terakhir penetapannya 25 Maret lalu.

Basis datanya bagaimana?

Sejak November tahun lalu, Komisi Pemilihan Umum berkukuh menetapkan DPT dengan cepat. Walaupun demikian, kami tetap berkomitmen memperbaikinya kalau ada masalah. Yang melakukan pekerjaan data sudah valid atau belum adalah Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia ini berbasis di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga. Mereka yang mengkonfirmasi data. Secara berjenjang hasil data itu dimasukkan ke sistem informasi data pemilih. Data yang terkumpul di tingkat nasional ada dalam pengelolaan database kami.

Apa isi database tersebut?

Data pemilih dalam lima variabel, yaitu nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat. Pekerjaan validasi ini tuntas sampai kabupaten dan kota. Penetapannya dalam rapat pleno dari tingkat kecamatan sampai kabupaten dan kota serta diikuti perwakilan partai politik. Di Jakarta seharusnya tidak ada lagi masalah DPT.

Tapi masih ada temuan DPT bermasalah.…

Mungkin saja ada isu DPT tidak valid. Tapi seberapa besarnya pasti tidak diketahui karena tak ada integrasi data antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Tidak akan ketahuan. Apalagi banyak juga penduduk yang punya kartu identitas lebih dari satu. Ini tidak akan terdeteksi kalau tidak pakai database seperti kami.

Masih ada anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI, anak di bawah umur, serta orang meninggal masuk DPT....

Itu sudah dikoreksi berkali-kali. Ada 800 ribu temuan seperti itu.

Badan Pengawas Pemilu sempat mempertanyakan pembersihan namanya kok cepat sekali. Dalam seminggu ada 200 ribu nama terhapus….

Kami sudah menetapkan DPT pada 4 November tahun lalu. Sudah lima bulan kami lakukan konfirmasi dan verifikasi data. Semua struktur bekerja. Perhatian publik terhadap validasi data ini sangat tinggi. Jadi, setiap ketahuan data yang harus dikoreksi, ya, kami koreksi. Tidak ada yang kami tutup-tutupi.

Berapa banyak surat suara yang dipersiapkan?

Dari database, kami bisa merencanakan kebutuhan logistik. Kebutuhan surat suara harus ada 100 persen dari jumlah DPT ditambah 2 persen lagi. Jadi ada 102 persen jumlah surat suara per tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian pemilu ini butuh empat jenis surat suara. Pemilihnya ada sekitar 185 juta orang. Jadi total butuh 745 juta surat suara.

Berapa banyak surat suara yang rusak?

Sekitar 3,4 juta. Kurang dari 0,5 persen. Kerusakannya karena bongkar-muat, kecelakaan, pelipatan, kesalahan gradasi warna. Itu merupakan kerusakan dari pabrik. Tapi ada juga yang karena terkena banjir di Cilacap dan kebakaran di Sumba Barat Daya.

Semua sudah mendapat pengganti?

Saya belum dapat update semuanya. Tapi yang jelas, untuk Sumba Barat Daya, 5 April surat suara sudah ke sana.

Bagaimana soal warga negara yang punya identitas lebih dari satu?

KPU tidak bisa mendeteksi dia sebagai orang yang sama. Tapi Kementerian Dalam Negeri punya 175 juta data identitas yang sudah memakai iris mata dan sidik jari. Metode ini sangat membantu proses verifikasi data kami.

Data jadi lebih akurat, dong….

Jauh lebih akurat.

Itu jadi perbaikan pemilu ini dibanding tahun sebelumnya?

Itu yang paling mendasar.

Bagaimana dengan daftar pemilih sementara untuk pemilihan presiden?

Kami akan memutakhirkan lagi datanya. Sudah kami minta ke Kementerian Dalam Negeri data penduduk berusia 17 tahun dari 10 April sampai 9 Juli 2014. Jadi nanti tinggal cangkok data mereka, mungkin tambah sekitar 4 juta orang. Kemudian dibaurkan, turunkan lagi ke bawah untuk konfirmasi. Kami akan punya kualitas data yang jauh lebih baik dibanding pilpres tahun sebelumnya.

Pada Pemilu 2009, KPU tidak punya database?

Tidak ada yang terkumpul secara nasional. Semua mengandalkan database pemerintah.

Anda sepertinya optimistis tidak akan ada DPT bermasalah pada saat pelaksanaan pemilu nanti….

Kalau ada orang atau organisasi yang mempermasalahkan, itu di luar kemampuan KPU. Itu hak mereka untuk mempersoalkan. Tapi kami sekarang lebih bisa menjelaskan datanya.

Di luar negeri, belajar dari kasus pemilihan umum legislatif di Hong Kong pada 30 Maret lalu, ternyata data penduduk banyak yang tidak terintegrasi.…

Kami sudah membicarakan secara internal bagaimana mengintegrasikan data di luar negeri. Sebenarnya sebagian besar pemilih adalah pendatang baru di sana. Mereka datang setelah DPT ditetapkan. Ada juga yang sudah lama tinggal di sana tapi belum masuk DPT. Apa yang terjadi di Hong Kong menjadi pembelajaran kami untuk meng-update data di luar negeri agar bisa terintegrasi dengan di dalam negeri. Itu belum bisa kami kerjakan karena basis data dari Kementerian Luar Negeri belum lengkap. Mereka bukan berbasis NIK, melainkan nomor paspor.

Bisa diseragamkan jadi NIK?

Ke luar negeri tidak pakai NIK. Ini yang sedang kami bicarakan supaya orang yang ke luar negeri bisa pakai NIK juga.

Berarti pemutakhiran DPT terakhir tidak memakai data pemilih di luar negeri?

Pakai, tapi basisnya nomor paspor. Itu menjadi masalah karena undang-undang mengaturnya begitu.

Peluang pemilih siluman masih ada?

Kecil sekali karena data kami lebih akurat. Pemilih yang datang ke TPS bukan domisilinya boleh saja mencoblos, tapi harus bawa surat pindah memilih (A5).

Tidak boleh pakai kartu tanda penduduk saja?

KTP tidak boleh digunakan selain di domisili. Itu untuk mengantisipasi pemilih siluman.

Bagaimana dengan pemilih yang golput?

Secara prinsip negara demokratis, golput bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Pengertian golput yang prinsipiil, mereka memahami pemilu dan politik, tapi tidak punya pilihan di antara kandidat yang ada. Kalau dia tidak memilih karena tidak terdaftar atau tidak tahu karena tidak mendapat informasi, itu masuk kategori kesalahan teknis.

Jumlah golput pada Pemilu 2009 sampai 29 persen. Itu lumayan besar....

Dibandingkan dengan apa? Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, angka itu tidak seberapa besar. Persentase yang ikut pemilu di sana 50 persen dari jumlah pemilih. Golputnya 40-an persen.

Golput bagian dari proses demokrasi?

Tergantung kematangan demokrasi. Semakin banyak golput yang prinsipiil, pemilih rasional, berarti yang harus dikoreksi adalah proses munculnya kandidat.

Dalam pemilihan legislatif di Hong Kong, banyak yang mengeluh tidak ada calon anggota legislatif yang mereka kenal, apalagi minati. Anda akan mengkomunikasikan ini ke partai politik?

Pasti akan kami bahas. Supaya jangan saling lempar tanggung jawab. Nanti mereka (partai politik) bilang KPU seharusnya melakukan sosialisasi. Kami sebatas penyampaian informasi. Lebih dari itu, saya khawatir KPU bisa memihak. Menjelaskan satu partai terlalu lebar dan mendalam, satu lagi tidak. Itu akan kelihatan berpihak. Tapi, untuk sosialisasi berapa banyak calon anggota legislatif dan peserta pemilu, itu tanggung jawab KPU. Dari laporan yang kami terima, kasus Hong Kong ada lebih dari 30 ribu orang di Victoria Park malah duduk-duduk, tidak tertarik ikut pemilu. Ada sebagian yang bilang akan ikut pada saat pemilihan presiden saja. Jadi kalau dibilang kurang sosialisasi dari kami tidak tepat karena mereka hadir di situ.

Pemilih di Hong Kong seperti itu karena partai politik tidak menyediakan kandidat yang tepat?

Saya tidak mau bicara sampai ke situ. Yang kami jelaskan sosialisasi pemilu sudah kami lakukan. Tidak bisa dibuktikan dalam catatan di TPS (di Hong Kong), tapi kelihatan mereka hadir di sana. Mereka tidak mau menggunakan hak suaranya. KPU tetap bertanggung jawab, tapi tidak bisa sendiri.

Itu tanggung jawab bersama?

Iya, ini masalah kita semua. Tanggung jawab terbesar kami adalah bagaimana semua pemilih terfasilitasi menggunakan haknya.

Pada Pemilu 2009 ada kejadian surat suara sudah tercoblos sebelum sampai di TPS….

Itu gosip.

Siapa yang menyebarkan gosipnya?

Enggak tahu. Jadi gini, kadang-kadang surat suara terlipat dan tertekan. Yang di bawah ujungnya koyak. Koyak ini berkembang menjadi seolah-olah tercoblos. Padahal untuk apa orang iseng dalam satu kardus yang dirobek cuma satu.

Mungkinkah hal itu terjadi lagi tahun ini?

Sangat kecil. KPU memeriksa setiap pelipatan kertas suara. Lipatan dari pabrik percetakan satu kali. Nanti sampai di kabupaten dan kota akan dibuka lagi untuk dilipat sampai lipatan keempat, sebelum diikat per 100 lembar. Proses ini dilakukan di KPU atau ruangan yang dikelola oleh kami.

Saat pelaksanaan pemilu, bagaimana kemungkinan jual-beli surat suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)?

Kami dalam posisi mencegah hal itu terjadi. Telah kami benahi sistemnya. Proses penandaan formulir rekapitulasi penghitungan suara (C1) berupa statistik perhitungan suara. Rekapitulasinya kami atur terbuka sampai di tingkat kecamatan oleh PPK. Tidak boleh ada proses tertutup. Rekapitulasi C1 pleno di tingkat desa dan kelurahan harus detail supaya ada pembanding dengan yang dicatat dan disertifikasi di kecamatan. Dokumen C1 ini kemudian akan kami kumpulkan di tingkat kabupaten dan kota untuk di-scan dan disimpan dalam database kami. Jadi, kalau ada perbedaan data antara rekapitulasi dan dokumentasi, ada data konkretnya. Ini cara kami meminimalkan manipulasi suara. Dulu KPU tidak punya. Semua pihak membuat sendiri. Tidak bisa dijelaskan mana yang asli, hanya Tuhan dan orang yang buat yang tahu.

Apa bukti C1 yang asli?

Ada sertifikat dan hologramnya.

Itu perbaikan sistem, tapi bisa saja oknum bermain di lapangan.…

KPU sudah semaksimal mungkin memperbaiki sistem. Tinggal perilaku orang saja. Kami punya gerakan moral, setiap orang tanda tangan pakta integritas. Kalau ada yang nipu lagi, ya….

Tanggung jawab partai politik juga?

Itu ibarat interaksi di pasar. Ada yang minta, memberi. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Tapi dari sisi kami sudah dibenahi. Jadi mohon tidak diganggu.

Hasil pemilu nanti, menurut Anda, minim sekali untuk digugat?

Kalaupun ada gugatan, bisa selesai dengan cepat. Lebih cepat daripada pemilu sebelumnya. Semua nanti bermain alat bukti.

Yang menggugat biasanya kan partai politik....

Itu sudah biasa. Semakin lama partai politik akan semakin dewasa dalam menerima perbedaan. Apalagi partai politik sekarang mayoritas sudah pernah ikut pemilu sebelumnya. Jumlahnya juga lebih sedikit.

---

Husni Kamil Manik Tempat dan tanggal lahir: Medan, 18 Juli 1975 Pendidikan: Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Pascasarjana Universitas Andalas Karier: Wakil Direktur Lembaga Studi Lingkungan dan Sosial Padang, Sumatera Barat (2000-2003); Konsultan Kelembagaan Manajemen Irigasi DHV Netherland (2001); peneliti PSI-SDALP Universitas Andalas (2001-2002); Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (2003-2012); Ketua Komisi Pemilihan Umum (2012-sekarang)