Emil Salim: "Di Masa Pak Harto, Kita Ada di Sekolah Dasar"

Sumitro hanya satu dari ratusan tamu yang memadati ruang pesta. Ada sejumlah mantan menteri dan pejabat, tokoh lingkungan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), diplomat, para ekonom—bahkan dari angkatan termuda—dan, tentu saja, para "mafia" Berkeley teman sealmamaternya: Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan. Pengusaha, juga berikut kerabat dan handai taulan, berkumpul di sana untuk merayakan hari jadi bekas Ketua Tentara Pelajar dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Sumatra Selatan (1946-1949) itu.

Emil, yang tampak sumringah dalam batik cokelat keemasan dan celana cokelat, naik ke panggung dan berpidato. "Hidup seseorang banyak ditentukan oleh siapa yang menjadi teman. Dan yang paling penting, dari sekian banyak yang hadir di sini, tak seorang pun menjadi bajingan," ujarnya. Seusai pidato, ia meluncurkan Kembali ke Jalan Lurus, kumpulan esainya selama 1966-1999.

Dalam pengantar buku itu, ahli hukum Nono Anwar Makarim menulis, Emil Salim adalah manusia dengan lima dimensi: pemimpin mahasiswa paling berhasil, berkepribadian terbuka, mahir mencari jalan keluar untuk setiap masalah, seorang manusia "garis besar" dan sosok yang tak pernah peduli pada soal status dan gengsi. Apakah segala puja-puji semata yang diterima Emil sepanjang hidupnya? Tidak juga.

Ia kerap dituding sebagai salah satu desainer kebijakan ekonomi pembangunan yang gagal menyejahterakan rakyat. Angka pertumbuhan memang sempat melejit pada era 1980-an. Namun, hal itu diikuti dua ketimpangan mencolok: distribusi kemakmuran yang jomplang antara Jawa dan luar Jawa serta perbedaan kaya miskin—sebuah fenomena ekonomi warisan Orde Baru yang entah kapan bisa dipulihkan.

Toh, jika kemampuan yang jadi ukuran, Emil adalah salah satu sosok yang paling laris menjadi elite birokrasi di negeri ini. Ia pernah lima kali menjadi menteri: Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Ketua Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Terakhir, ia dua kali menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Alhasil, hingga 1988 (tahun terakhirnya sebagai menteri), praktis ia bekerja dengan Soeharto selama 27 tahun.

Lama Emil berkecimpung di bidang LSM. Ia, antara lain, menjadi Ketua Dewan Penyantun Kehati (Keanekaragaman Hayati—LSM bidang lingkungan). Awal Desember 1999, ketika ia terpilih menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)—dewan penasihat ekonomi presiden—orang seolah terkilas balik pada akhir 1960-an. Ketika itu, ia menjadi anggota Tim Penasihat Ekonomi Presiden (1966). Setahun kemudian, ia memimpin Tim Teknis Stabilitas Ekonomi (1967-1969), yang membantu menata kembali ekonomi Indonesia yang berdarah-darah selepas Orde Lama. Pengalaman membantu Soeharto—selama 27 tahun—kini ia teruskan dengan menjadi penasihat ekonomi Presiden Abdurrahman. Tapi, Emil menolak apa yang dia lakukan sekarang adalah sebuah flash back.

"Masalahnya berbeda. Dulu kita melayani orang seperti melayani anak SD. Sekarang kita ibaratnya melayani anak SMA. Salah satu penyebab krisis ekonomi ini adalah kita terlalu banyak menggunakan buku-buku SD untuk mengatasi problematika yang jauh lebih kompleks," ujarnya kepada TEMPO. Ketika Presiden Habibie berkuasa (1998-1999), ia mengambil sikap sebagai oposisi—yang membuatnya sempat "dituduh" menggunakan gerakan mahasiswa dan reformasi untuk kepentingan pribadi. "Saya ingin mencegah jangan sampai ada lagi pola pemerintahan tanpa imbangan kritik dan oposisi," ia memberi alasan.

Di luar berbagai jabatan negara, Emil tetap seorang akademisi. Ia mengajar di almamaternya, Universitas Indonesia, selama bertahun-tahun. Dan ia dikenang murid-muridnya sebagai salah satu dosen yang mudah saja menerangkan kepelikan ekonomi dengan bahasa yang sistematis dan bersahaja. Pemerhati lingkungan ini juga seorang penulis yang produktif. Di luar Kembali ke Jalan Lurus, tulisannya banyak tersebar di berbagai media cetak. Emil juga pembicara seminar yang aktif.

Profesor ekonomi asal Lahat, Sumatra Selatan, ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1958), sebelum melanjutkan studi di University of California at Berkeley, AS (1964). Guru besar ekonomi UI (sejak 1972) ini boleh dikata tak berhenti belajar hingga usia 70 tahun. Ia masih aktif bepergian ke dalam dan luar negeri untuk berbagai urusan pekerjaan. Ia bahkan baru pulang dari Tokyo beberapa jam sebelum perayaan ulang tahunnya, pekan lalu.

Sehari setelah pesta hari jadi, ia memberikan sebuah wawancara khusus kepada wartawan TEMPO Edy Budiarso dan fotografer Rini P.W.I. di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta Selatan. Petikannya:

---

Apa saja yang sudah Anda lakukan sebagai Ketua DEN?

Ya, itu, saya cenderung melakukan perubahan dari tingkat "sekolah dasar" ke "sekolah menengah atas."

Tepatnya, apa yang ditingkatkan dalam perubahan level ini?

Begini. Waktu saya membantu Pak Harto, kita ibaratnya berada pada tingkat SD. Sekarang kita sudah beralih ke tingkat SMA. Di masa Soeharto, kita ada dalam kondisi sentralisasi. Sekarang, desentralisasi. Jadi, jelas berbeda.

Kalau model kepemimpinan Soeharto itu seperti anak SD, mengapa Anda bisa tahan bekerja sama dengannya selama 27 tahun?

Istilah anak SD adalah gambaran total sistem sosial. Ketika kita sudah naik kelas, keseluruhan sistem juga harus naik kelas. Maka, di dalam tingkat SMA ini tidak bisa lagi dipakai paradigma-paradigma SD itu, baik di dalam ekonomi, sosial, maupun politik.

Bisa Anda jelaskan lebih detail?

Sentralisasi kekuasaan (di masa Pak Harto) memang cocok untuk masa itu. Hal ini tidak salah. Sentralisasi itu cocok untuk situasi seperti itu. Jadi, ketika kita di SD, kita memakai buku-buku SD. Jangan memakai buku-buku SMA di SD. Ketika kita masuk SMP, buku SD yang mengenai sentralisasi itu mulai tidak cocok. Karena itu, harus diubah. Bukan berarti buku itu salah. Buku itu benar untuk SD, tetapi salah untuk SMA. Jadi, sentralisasi baik untuk kemarin tetapi tidak cocok untuk hari ini.

Bagaimana halnya dengan masa Habibie, ketika Anda lebih mengambil sikap oposisi?

Dari semula, saya tidak sepakat dengan cara Habibie memandang pembangunan. Habibie melihat pembangunan dari kacamata teknologi tinggi. Itu terlalu banyak menghabiskan uang negara. Misalnya, untuk proyek Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS). Sayang betul, kan? Padahal, kalau kita melihat Indonesia Timur, pendidikan dan kesehatan di sana sangat memprihatinkan. Dalam situasi begitu, kita tidak bisa tinggal diam.

Kemudian Anda kembali lagi ke panggung politik nasional, bahkan dalam pemilu lalu nama Anda sempat disebut sebagai calon presiden. Apa motif utama Anda?

Betapa sedihnya kita menyaksikan krisis ini. Seakan bangunan tinggi dan besar itu ambruk semua. Karena itu, saya memilih untuk ikut kembali berperan. Saya tidak mau melihat saudara sebangsa dirundung derita, sedangkan saya hidup enak sendiri.

Kini Anda Ketua DEN dan Widjojo Nitisastro menjadi Ketua Tim Asistensi Menko Ekuin. Apakah bakal ada flash back kebijakan ekonomi ala "mafia Berkeley" seperti pada masa 1970-1980?

Ini bukan flash back karena permasalahan yang ada berbeda dengan 32 tahun lalu. Jumlah penduduk pada waktu itu tidak sebesar sekarang, faktor globalisasi tidak seluas sekarang, dan faktor teknologi tidak serumit sekarang.

Apakah pemikiran para ekonom senior masih relevan untuk kondisi sekarang?

Yang penting, para ekonom itu harus menyadari bahwa pola permainan sudah berubah. Bisakah kita meningkat pada pola permainan anak SMA? Persoalan muncul jika kita tidak menyadari perubahan dan tetap berperilaku status quo, yang menghambat perubahan.

Dulu Anda membantu Pak Harto sebagai Ketua Tim Teknis Badan Stabilitas Ekonomi. Apa perbedaannya dengan peran Anda sekarang?

Ya, seperti itu tadi, menjadi guru sekolah dasar dan sekolah menengah. Saat Pak Harto memimpin, jumlah penduduk belum sampai 200 juta, teknologi belum sampai pada komputer. Masih sederhana. Gus Dur sekarang memimpin pada saat masyarakat sudah berada pada level pendidikan menengah. Jadi, Gus Dur harus berperilaku seperti guru SMA.

Apa perbedaan Soeharto dengan Abdurrahman Wahid dalam merespons nasihat-nasihat yang Anda berikan?

Sepanjang masalah lingkungan, selalu diterima. Saya lebih banyak dipercaya pada masalah lingkungan. Pak Harto percaya pada saya dalam masalah-masalah lingkungan. Untuk nasihat di luar masalah lingkungan, presiden selalu mengonsultasikannya kepada menteri lain. Begitu juga Gus Dur. Jika masalahnya ekonomi, kami diajak bicara. Tetapi jika masalahnya di luar ekonomi, Gus Dur meminta kami mengonsultasikannya dengan menteri lain. Pada prinsipnya, mereka punya respons yang sama.

Tak sedikit yang khawatir, DEN punya akses luar biasa kepada presiden, tak berbeda dengan Aspri di masa Soeharto. Pendapat Anda?

Beda situasinya. DEN bukan Aspri. DEN akan efektif tergantung pada pemakainya, yaitu presiden. Kalau dianggap penting, kita jalan. Sebaliknya, bisa saja presiden menganggap DEN tidak penting. Dalam hal ini, presidenlah yang aktif meminta kita, bukan kami yang mengacungkan tangan.

Lalu, bagaimana DEN menyampaikan pendapatnya?

Tiap Senin kami diminta untuk menyampaikan pendapat dalam sidang kabinet, bagaimana agar secepat mungkin kita keluar dari lubang krisis, membenahi perbankan yang babak belur, perusahaan yang kacau, aspek institusional yang mandek, dan pengadilan yang tidak berjalan. Semua ini perlu ditata. Padahal, desentralisasi sebentar lagi akan berjalan dan semua persoalan ini menghambat pemulihan ekonomi.

Menurut Anda, apa yang membuat pemulihan ekonomi kita sangat lamban dibandingkan dengan di negara-negara tetangga?

Kita sedang dalam masa reformasi politik. Pendulum memang sudah bergeser dari otoriterianisme ke arah demokrasi. Proses membuat keputusan yang dahulu selalu dari atas ke bawah sekarang tidak bisa lagi dipakai. Yang membuat lamban, saat ini kita sedang belajar cara mengambil keputusan yang demokratis.

Krisis ekonomi saat ini adalah hasil timbunan kesalahan kebijakan ekonomi-politik selama puluhan tahun. Menurut Anda, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban?

Kita semua. Situasi saat ini juga terjadi secara global, dialami Jepang, Thailand, dan sebagainya. Intinya, proses pembangunan menghendaki perubahan buku-buku yang dipakai. Secara berkala harus ada perubahan kepemimpinan supaya terjadi penyesuaian terhadap tantangan-tantangan baru. Nah, kita terlambat dalam mengubah paradigma. Kepemimpinan yang terlalu lama, di tengah keadaan yang menghendaki perubahan, telah menciptakan situasi yang tidak menguntungkan ini.

Kalau melihat pembangunan di masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 7-8 persen pada akhir 1980-an. Kenapa semua itu seperti tidak berbekas diterjang krisis?

Sebab, ada penyimpangan antara kebijakan dan pelaksanaan. The general policy di bidang ekonomi membuktikan bahwa pembangunan kemarin itu menurunkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Dalam prakteknya, pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kroni kapitalis. Jadi, penyimpangan terjadi dalam tahap pelaksanaan. Kroni kapitalis bukan merupakan policy. Itu bisa dibuktikan di dalam dokumen repelita dan GBHN, yang sama sekali tidak menyebutkan kita akan menempuh kapitalisme kroni.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan itu?

Menteri-menteri pelaksana yang mengimplementasikan kebijakan. Sebenarnya, para menteri atau gubernur bisa tidak begitu saja melaksanakan keputusan presiden yang bertentangan dengan undang-undang. Para menteri juga wajib membari advis yang bagus. Tentu saja, kekeliruan yang timbul menjadi tanggung jawab pelaksana.

Anda sendiri pernah menjadi menteri selama beberapa periode di masa Orde Baru. Bagaimana Anda menghadapi berbagai tawaran imbalan dari pelaksanaan proyek pembangunan?

Saya banyak menerima karangan bunga ketika menjadi Menteri Perhubungan. Lalu, kiriman bunga berhenti sama sekali ketika saya menjabat Menteri Lingkungan. Pada masa saya menjadi Menteri Perhubungan, korupsi belum sedahsyat belakangan ini. Paling-paling ada masalah pembelian Palapa pada tahun 1975, tetapi itu sudah dijelaskan bahwa tidak terjadi korupsi. Selebihnya, saya lebih banyak di lingkungan hidup, yang tidak ada proyeknya.

Kapan sebenarnya korupsi semakin menggurita di masa Orde Baru?

Itu mulai tahun 1980-an, ketika putra-putri Presiden menginjak dewasa. Hal ini berlanjut pada 1990-an. Setiap hari kita menyaksikan proyek pembangunan A dimenangi si ini, pembangunan jalan tol dipegang si itu. Semua ini memiliki kontribusi terhadap krisis ekonomi.

Menurut Anda, apa yang telah dilewatkan oleh pembangunan ekonomi Orde Baru?

Orde Baru itu menempuh jalan yang tidak lurus, melainkan menikung. Kini, jalan lurus—di masa SMA—tak lain adalah ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan sosial. Dulu, dominasi elite yang berkuasa sangat kuat terhadap masyarakat madani. Akhirnya, lahir kroni kapitalisme yang sekarang harus dikikis dengan ekonomi kerakyatan. Segi tiga kekuatan politik, bisnis, dan masyarakat madani harus berada dalam keseimbangan.

Belakangan ini, pinjaman luar negeri terasa seret. Bagaimana Anda memandang persoalan ini?

Ini berkaitan dengan pekerjaan rumah kita. Letter of intent (LoI) dengan IMF sudah ditandatangani, tetapi tidak dilaksanakan. Maka, sulit bagi lembaga donor untuk memberi pinjaman. Jadi, memang ini berkaitan dengan kredibilitas pemerintahan Gus Dur.

Lalu, mengapa pemerintah seolah segan melaksanakan LoI secara total?

Melaksanakan LOI berarti melakukan reformasi berbagai bidang. Membenahi lembaga peradilan, misalnya, berarti juga menghancurkan institusi kompetisi, monopoli, dan budaya komisi yang membunuh persaingan. Ini sama artinya dengan menginjak kaki orang-orang yang berkepentingan. Tentu saja, selalu ada perlawanan untuk upaya itu. Sayangnya, pemerintah tidak bisa bertindak tegas. Sebab, di dalam pemerintah sendiri ada tarik tambang antara yang mau dan yang menolak perubahan.

Jadi, apakah perjalanan demokrasi kita sudah berada dalam rel yang benar?

Sudah. Hanya, demokrasi itu seperti pertumbuhan manusia: ada fase lahir menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dan dewasa. Artinya, memang sangat wajar bila kini terjadi berbagai gonjang-ganjing perbedaan.

Apakah ancaman disintegrasi sekarang ini juga wajar?

Kita harus mencari faktor yang memicu disintegrasi. Teman-teman yang berteriak ingin merdeka—seperti di Papua dan Aceh—itu terlalu melihat pada masa lalu. Kesalahan masa lalu memang sama-sama kita sesalkan. Tetapi, ketimbang mencerca masa lalu, saya lebih senang melihat masa depan. Dan janganlah kekeliruan itu ditimpakan pada generasi sekarang.

Jadi, Anda melihat tuntutan merdeka itu adalah keinginan emosional?

Tuntutan merdeka muncul sebagai akibat kita terlalu lama di SD, padahal seharusnya sudah di SMA. Tetapi, itu bukan kesalahan kabinet Gus Dur. Malahan, kabinet Gus Dur ingin pula memperbaikinya. Kejengkelan orang Papua bisa saya pahami karena pengambilan keputusan terlalu menguntungkan pusat. Gus Dur saat ini kan sedang menuju arah desentralisasi.